Mohamad HB.   RADARDEPOK.COM, DEPOK – Menghadapi Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok 2020, Fraksi Gerindra DPRD Kota Depok akan fatsun dengan instruksi DPP. Berharap agar 2020 ini menjadi tahunnya partai berlambang kepala burung Garuda. Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kota Depok, Mohamad HB mengungkapan, sejauh ini seluruh elemet di Partai Gerindra Kota Depok mendorong Ketua DPC Partai Gerindra Kota Depok, Pradi Supriatna untuk maju sebagai Calon Walikota di Pilkada kali ini. “Kami dari Fraksi pada prinsipnya akan fatsun terhadap instruksi DPP. Dan kami berharap agar tahun ini menjadi tahunnya Gerindra,” kata Mohamad HB kepada Radar Depok. Namun, wakil rakyat Dapil 2 Depok (Beji, Cinere, Limo) ini mengakui, semua elemen di struktur DPC hingga grassroot (akar rumput), ketika berbicara kesiapan dan keseriusan di Pilkada Depok 2020, figur Pradi Supriatna yang menunjukan hal tersebut. “Figur Bang PS (Pradi Supriatna ) sebagai pimpinan DPC, sehingga DPC fokus di PS itu sah-sah saja. Bahkan, sudah mengerucut satu figur,” sambung HB. Sebab, kata HB, selama ini yang digaungkan dan benar-benar mengikuti mekanisme pendaftaran di tingkat DPC Partai Gerindra Kota Depok, dari kader sendiri hanya nama Pradi Supriatna. Sehingga, sebagai ketua fraksi, ia mendukung pencalonan PS. “Bukan berarti kami melarang figur lain,” katanya. Ia mengungkapkan, sejauh ini, pihaknya terus melakukan komunikasi dengan partai lain, khususnya ke legislator yang berada di DPRD Kota Depok. Sehingga, terus membuka peluang untuk membentuk koalisi dalam gerbong besar guna memenangkan Pilkada Depok. “Depok Tertata (Koalisi PAN, Partai Demokrat, PKB dan PPP) sendiri masih terbuka lebar. Lihat situasi dan momen saja, kalau kami di fraksi komunikasinya bersifat person to person. Belum menutup diri, baik PAN Demokrat, PKB dan PPP,” ucap HB. HB menambahkan, sejauh ini  masih menunggu SK dari DPP. Sehingga, ia berharap dalam waktu dekat, surat sakti tersebut bisa keluar dan pihaknya dapat melakukan action untuk memenangkan kandidat yang ditunjuk DPP di Pilkada. “Karena, kewenangan Pilkada ada di DPP. Jadi, kita tunggu saja SK-nya,” pungkas HB. (rd)   Jurnalis : Ricky Juliansyah Editor : Pebri Mulya