PENYERAHAN BANTUAN : Kapolda Metro Jaya, Irjen Fadil Imran menyerahkan alat kesehatan kepada Ketua KPU Kota Depok, Nana Shobarna. Tampak hadir Pangdam Jaya, Mayjen TNI Dudung Abdurachman, dan Ketua Bawaslu Kota Depok, Luli Barlini. FOTO : ARNET/RADAR DEPOK   RADARDEPOK.COM, DEPOK – Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Depok yang akan digelar pada 9 Desember 2020 di masa pandemi Covid-19 menjadi hal baru bagi masyarakat, begitu pun penyelenggara, yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Depok. Bukan hanya persiapan logistik saja, Alat Pelindung Diri (APD), serta tata cara pemungutan suara juga telah disiapkan KPU demi kelancaran Pilkada Serentak. Ketua KPU Kota Depok, Nana Shobarna menuturkan, pada Pilkada tahun ini ada sejumlah hal baru. Di antaranya membuat jadwal kedatangan pemilih agar tidak terjadi penumpukan, pengurangan kuota pemilih, dan penerapan Protokol Kesehatan (Prokes) bagi panitia, pengawas, dan pemilih. "Kami sudah atur semua, sebagai penerapan protokol kesehatan di masa pandemi Covid-19," ujar Nana kepada Radar Depok, Minggu (6/12). Selain itu lanjut Nana, pada Pilkada ini jumlah maksimal pemilih di setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS) dikurangi. Dari sebelumnya maksimal 800 pemilih per TPS, tetapi pada Pilkada kali ini maksimal hanya 500 pemilih per TPS. “Kami kurangi karena pandemi, agar tidak ada penumpukan massa di TPS,” beber Nana. Diketahui, jumlah Daftar Pemilih (DPT) di Kota Depok sebanyak 1.229.362 pemilih, yang dibagi ke 4.015 TPS. Kemudian APD juga telah disiapkan untuk masing-masing TPS. "Masker, face shield, sarung tangan, hand sanitizer, baju hazmat, sampai tempat cuci tangan sudah kami siapkan," tutur Nana. PENYERAHAN BANTUAN: Kapolda Metro Jaya, Irjen Fadil Imran menyerahkan alat kesehatan kepada Ketua KPU Kota Depok, Nana Shobarna. Tampak hadir Pangdam Jaya, Mayjen TNI Dudung Abdurachman, dan Ketua Bawaslu Kota Depok, Luli Barlini. FOTO : ARNET/RADAR DEPOK   Nana menegaskan, sudah sejak jauh hari pihaknya intens melancarkan sosialisasi di pelbagai media, dan acara dalam upaya meningkatkan partisipasi pemilih. “Semuanya kami upayakan, baik langsung maupun virtual. Dalam acara resmi atau tidak resmi, kami ikhtiarkan agar semuanya dapat memanfaatkan hak pilihnya,” tegas Nana. Yang perlu diperhatikan lanjut Nana, disiplin mematuhi aturan Prokes merupakan senjata utama dalam mencegah Covid-19, sekaligus mencegah adanya klaster baru Pilkada. Ia berharap, kesadaran masyarakat juga perlu dibangun. Apabila masyarakat patuh dan disiplin dalam menerapkannya, maka akan meminimalisir penularan virus asal Tiongkok ini. "Pada saat nanti di TPS jangan lupa selalu menjaga jarak, mencuci tangan, tidak berlama-lama di lokasi TPS. Saya pikir kalau semuanya disiplin tentu tidak akan ada masalah tentang protokol kesehatan," jelasnya. Nana mengimbau kepada masyarakat agar tidak berkumpul setelah mencoblos, dan masyarakat untuk datang ke TPS menggunakan hak pilihnya. Ia menilai, dengan menggunakan hak pilih menandakan kontribusi suatu masyarakat dalam menentukan Kota Depok kedepannya. “Harapannya semua dapat hadir ke TPS menggunakan hak konstitusi sebagai warga negara, perhatikan protokol kesehatan. Bila tidak memakai masker, akan kami beri masker,” ucap Nana. Sementara itu, apabila ada masyarakat yang datang ke TPS ketika dicek suhu badannya ternyata menandakan tidak sehat (di atas 37 derajat celcius), maka akan diimbau menggunakan hak pilihnya di bilik khusus yang telah disediakan panitia. “Nanti ada panitia dan pengawas menggunakan baju hazmat. Mereka akan menjaga dan mengawasi bilik suara khusus bagi yang suhu badannya melebihi batas normal,” terang Nana. PENYERAHAN BANTUAN : Kapolda Metro Jaya, Irjen Fadil Imran menyerahkan alat kesehatan kepada Ketua KPU Kota Depok, Nana Shobarna. Tampak hadir Pangdam Jaya, Mayjen TNI Dudung Abdurachman, dan Ketua Bawaslu Kota Depok, Luli Barlini. FOTO : ARNET/RADAR DEPOK   Terpisah, Kepala Dinas Kesehatan Kota Depok, Novarita mengatakan, pemilih maupun petugas untuk menerapkan 3M dalam proteksi diri dari Covid-19 di sekitar TPS. "Jangan lupa 3M, kami siapkan petugas yang berjaga di puskesmas bila ada yang tidak diinginkan. P3K juga kami siapkan," tutur Novarita kepada Radar Depok, Minggu (06/12). Novarita menilai, kesadaran terhadap Prokes di masa Pilkada bukan hanya tanggung jawab Dinkes. Melainkan kesadaran masyarakat, panitia, dan semua yang terlibat di dalamnya. Di sisi lain, ia mengingatkan agar pemilih menggunakan haknya dalam pesta demokrasi yang akan digelar 9 Desember 2020. "Gunakan hak pilih Anda untuk meningkatkan partisipasi memilih," tandas Novarita. Penyelenggara Pemilu Dapat Bantuan 15 Ribu Alkes Dalam lawatannya ke Kota Depok, Kapolda Metro Jaya, Irjen Fadil Imran bersama Pangdam Jaya, Mayjen TNI Dudung Abdurachman, memberikan 15.000 Alat Kesehatan (Alkes), Sabtu (05/12). Hal itu dilakukan guna melancarkan proses Pilkada, dengan tetap mengedapankan disiplin dalam protokol kesehatan. Bantuan diserahkan kepada penyelenggara Pemilu, di antaranya KPU Kota Depok, Bawaslu Depok, Polres Metro Depok, dan Kodim 0508/Depok. “Kami memberikan 5.000 alat rapid test dan 10.000 masker,” ungkap Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran. Fadil meminta Polres dan Kodim mengambil keputusan dalam penanganan Covid-19. “Kalau keputusan itu benar berarti bagus, kalau salah masih bagus, daripada tidak berani sama sekali,” kata Fadil. PENYERAHAN BANTUAN : Kapolda Metro Jaya, Irjen Fadil Imran menyerahkan alat kesehatan kepada Ketua KPU Kota Depok, Nana Shobarna. Tampak hadir Pangdam Jaya, Mayjen TNI Dudung Abdurachman, dan Ketua Bawaslu Kota Depok, Luli Barlini. FOTO : ARNET/RADAR DEPOK   Sementara, Pangdam Jaya Mayjen TNI Dudung Abdurachman mengatakan, Depok menjadi salah satu kota yang menggelar pesta demokrasi, sehingga sudah sepantasnya koordinasi dilakukan agar tercipta Pilkada yang aman dan kondusif, terutama saat pandemi Covid-19 seperti ini. "Semua harus berkoordinasi, kepolisian, TNI, Bawaslu, KPU, peran pemerintah. Kami mengecek lebih pada kesiapan aparat keamanannya," tegas Dudung. Dirinya juga sudah berkoordinasi dengan Bawaslu serta KPU terkait logistik, sehingga pihaknya meminta kepada seluruh TNI dan Polri membantu penjagaan, pendistribusian, pencoblosan, hingga proses Pilkada berlangsung aman dan nyaman. "Yang paling penting saya sampaikan, anggota TNI dan Polri wajib bersikap netral selama Pilkada. TNI dan Polri tidak boleh mendukung salah satu pasangan calon," tegasnya. Untuk TNI sendiri dalam memberikan pengamanan keberlangsungan Pilkada, sebanyak dua Satuan Setingkar Kompi (SSK). Setiap prajurit ditempatkan bersama dengan Polri demi menjaga Pilkada berjalan aman. (rd/daf/arn)   Jurnalis : Arnet Kelmanutu, Daffa Syaifullah Editor : Pebri Mulya