RADARDEPOK.COM, DEPOK – Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Jawa Barat, H.M Hasbullah Rahmad menilai, kebijakan larangan mudik dari pemerintah pusat untuk kebaikan bersama. Sehingga, dibutuhkan kesadaran masyarakat sebagai warga negara agar tidak mudik. Wakil rakyat dari daerah pemilihan (Dapil) Jabar 8 (Kota Depok-Kota Bekasi) ini menerangkan, di Jawa Barat ada sekitar 150 pos cek poin dari 27 kabupaten/kota yang ada. Karena kebijakan larangan mudik ini dari pemerintah pusat, maka pemerintah kabupaten/kota wajib menjalankannya. “Depok saya pantai ada delapan cek poin. Hari ini saya memantau di Jalan Raya Bogor di Kelurahan Cilangkap,” kata Hasbullah kepada Radar Depok, Jumat (7/5). Dia menilai, jika hanya mengandalkan aparat keamanan saja yang menyekat arus mudik, tentu tidak akan cukup jumlahnya, karena jalan tidak hanya jalan utama, tapi ada jalan lingkungan, jalan kampung dan jalan tikus. “Tentu ini dibutuhkan kesadaran kolektif kita sebagai warga negara,” paparnya. Sebab, kebijakan larangan mudik ini, sambung Bang Has –sapaannya-, sesungguhnya hikmahnya baik untuk bangsa Indonesia, baik untuk keluarganya dan baik untuk dirinya sendiri. “Karena, jika grafik Covid-19 terus turun, maka dipastikan grafik ekonominya akan naik, sebaliknya, jika grafis Virus Koronanya naik, ekonominya akan anjlok,” sambungnya. Bang Has mengungkapkan, hal ini terbukti di 2020, APBD Jabar terkuras Rp5,2 triliun, baik untuk penanganan medis, APK maupun penanggulangan dampak Covid-19 berupa bantuan sosial (Bansos). “Ini berhubungan dengan Covid-19 semua kan,” ungkapnya. Kedepan, Ketua Badan Kehormatan DPRD Jabar ini berharap ada persebaran pandemi yang sangat besar. Untuk itu, politikus PAN ini mengimbau kepada seluruh masyarakat, khususnya di Depok upaya dari tiap individu agar menganggap larangan mudik ini bagian kecil dari kita sebagai warga negara yang punya hak dan kewajiban memberikan sumbangsih kepada negara agar tidak menyebarkan Virus Covid-19. “Agar virus ini tidak kemana-mana, karena kita tidak bepergian. Anggap ini pengorbanan kita kepada bangsa dan negara. Toh pada akhirnya jika ini kita langgar dan pasca lebaran grafik Covid-19 naik, akan susah juga kita sebagai masyarakat,” tegas Bang Has. Bang Has mencontohkan jika grafik Covid-19 kembali naik, maka dapat dipastikan akan ada lagi gelombang PHK, uang tidak berputar, orang yang sakit banyak, rumah sakit tidak mampu menampung pasien, mencari pekerjaan susah. “Mari kita sama-sama untuk menjaga agar Covid-19 ini tidak tersebar dengan adanya libur panjang lebaran,” ucap Bang Has. (cky)   Tentang Larangan Mudik

• Hasbullah menilai kebijakan larangan mudik d untuk kebaikan bersama
• Jawa Barat ada sekitar 150 pos cek poin dari 27 kabupaten/kota
• Kebijakan larangan mudik ini dari pemerintah pusat, maka pemerintah kabupaten/kota wajib menjalankannya
• Jika hanya mengandalkan aparat keamanan tidak akan cukup jumlahnya
• karena jalan tidak hanya jalan utama, tapi ada jalan lingkungan, jalan kampung dan jalan tikus
• Kebijakan larangan mudik hikmahnya baik untuk bangsa Indonesia, baik untuk keluarganya dan baik untuk dirinya sendiri
• Jika grafik Covid-19 terus turun, maka dipastikan grafik ekonominya akan naik
• jika grafis Virus Koronanya naik, ekonominya akan anjlok
• Di 2020, APBD Jabar terkuras Rp5,2 triliun, baik untuk penanganan medis, APK maupun penanggulangan dampak Covid-19 berupa bantuan sosial (Bansos)
• Mengimbau kepada seluruh masyarakat, khususnya di Depok upaya dari tiap individu agar menganggap larangan mudik ini bagian kecil dari kita sebagai warga negara yang punya hak dan kewajiban memberikan sumbangsih kepada negara agar tidak menyebarkan Virus Covid-19
• Jika grafik Covid-19 kembali naik, maka dapat dipastikan akan ada lagi gelombang PHK, uang tidak berputar, orang yang sakit banyak, rumah sakit tidak mampu menampung pasien, mencari pekerjaan susah

  Editor : Ricky Juliansyah