RADARDEPOK.COM, DEPOK - Publik nasional kembali di menyoroti Kota Depok karena kasus rudapaksa yang dilakukan ayah kandung terhadap putrinya yang baru berusia 11 tahun,
DPD PSI Kota Depok yang diwakili oleh Icuk Pramana Putra didampingi Francine Widjojo sebagai perwakilan lembaga hukum dari PSI Pusat mengunjungi korban dan memberikan dukungan moral, perlindungan hukum maupun bantuan berupa kebutuhan untuk keluarga korban.
Icuk menerangkan, kebutuhan korban terkait perlindungan hukum dan dukungan pendampingan kejiwaan sudah diatur dan dipenuhi oleh pihak berwenang, baik kementrian perlindungan perempuan dan anak juga sudah turun tangan dalam kasus ini.
"PSI Depok menyoroti ada kebutuhan pokok dari korban dan keluarga yang belum diatur," tutur Icuk kepada Radar Depok, Rabu (2/3)
Karena pelaku adalah kepala rumah tangga yang menjadi satu-satunya sumber penghidupan keluarga, Icuk melanjutkan, ini menimbulkan hal baru bagi keluarga tersebut, sementara tidak ada undang-undang yang mengatur bagaimana korban dan keluarga mampu mendapatkan penghidupan selama proses hukum berjalan.
"RUU ataupun Raperda Victim Trust Fund yang menjadi jaring pengaman sosial agar kebutuhan dasar hidup korban dan keluarga dalam kasus-kasus seperti ini dapat diberikan, ini menjadi kewajiban dari pihak legislator dan pimpinan di daerah maupun pusat agar kasus seperti ini dapat ditangani dari hulu sampai hilir," ujar Icuk.
Walaupun aturan ini belum pernah dijadikan sebagai Prolegnas ataupun menjadi pembahasan di Kota Depok. Namun, Icuk berharap kasus ini membuka mata pimpinan dan wakil rakyat di DPRD Kota Depok jangan jadikan perempuan dan anak hanya menjadi 'jualan politik' lewat jargon politik, tanpa adanya kebijakan politik yang nyata dan berpihak pada korban kasus seperti ini.
"Ini bukan kerja sendiri kami melalui anggota dewan PSI Kota Depok akan mengajukan permohonan agar dapat bahasan terkait Raperda Victim Trust Fund dan mendorongnya menjadi pembahasan ditingkat nasional," tutup Icuk. (cky)
Editor : Ricky Juliansyah