RADARDEPOK.COM – Ketua Komisi V DPRD Jawa Barat, Abdul Harris Bobihoe menilai perlu ada langkah kebijakan tepat yang berazaskan keadilan dalam penanganan wabah penyakit mulut dan kuku (PMK) di Indonesia.
“Harus ada kebijakan yang tepat untuk penanganan PMK, jangan sampai nanti malah mewabah dan merugikan banyak pihak,” kata Abdul Harris Bobihoe kepada Radar Depok, Kamis (26/05).
Wakil rakyat dari Dapil Jabar 8 (Kota Depok-Kota Bekasi) ini mencontohkan, seperti melakukan pengecekan secara berkala, penyekatan atau pos pengecekan hewan di wilayah, karantina atau memusnahkan hewan yang terjangkit PMK dan lain sebagainya.
“Namun, untuk pemusnahan, harus memenuhi azas keadilan, seperti hewan yang dimusnahkan ada penggantian atau kompensasi dari pemerintah,” ungkapnya.
Selain itu, Abdul Harris Bobihoe juga meminta agar pemerintah, baik pusat, provinsi hingga kabupaten/kota dapat memberikan informasi yang jelas terkait wabah PMK.
“Bisa membuat sosialisasi ke peternak, pedagang dan juga masyarakat,” paparnya.
Sebab, menurut politikus Gerindra ini, baik peternak, pedagang hingga masyarakat harus diberikan pemahaman dan harus tahu kondisi atau gejala hewan yang terjangkit PMK berikut dampak yang ditimbulkan jika mengonsumsinya.
“Ini untuk memberikan rasa aman, ketenangan dan kewaspadan masyarakat,” ujarnya.
Terlebih, sambung Abdul Harris Bobihoe, PMK ini mewabah jelang perayaan Idul Adha 1443 Hijriah, di mana hewan ternak seperti sapi, kerbau dan kambing banyak dikirim ke luar daerah untuk diperjualbelikan.
“Jangan dianggap remeh, yang penting kita harus waspadai dan lakukan langkah preventif,” ucap Abdul Harris Bobiboe. (cky)
Editor : Ricky Juliansyah