RADARDEPOK.COM - Kisruh yang melibatkan Sekjen DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto dengan Walikota Depok Mohammad Idris membuat Ketua DPC PDIP Depok, Hendrik Tangke Allo ikut angkat bicara.

Sebelumnya, Hasto menyindir agar PKS jangan ikut mengkritik soal kenaikan BBM dan diminta fokus mengurus Kota Depok. Sindiran tersebut pun ditanggapi oleh Idris selaku pemimpin Depok dengan mengungkapkan bahwa dalam pembangunan Depok juga ada partisipasi dari PDI Perjuangan yang duduk di parlemen tingkat Kota Depok, yaitu melalui pokok-pokok pikiran (pokir) anggota dewan.

Menanggapi hal tersebut, politikus yang akrab disapa HTA ini mengatakan bahwa walikota sama saja lempar tanggungjawab ke legislatif. ia pun mengaku sudah menduga hal itu akan diungkapkan Idris ke publik.

“Saya sudah baca itu. Artinya, Pak Walikota melemparkan tanggung jawab ini bagian dari tanggung jawab dari DPRD,” kata HTA saat dijumpai di Ruang Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Depok, Selasa (20/09).

Sebab, secara kelembagaan walikota ada di tataran eksekutif, sedangkan dewan ada di legislatif. Sehingga, kata HTA, walikota sebagai eksekutif melakukan penganggaran untuk belanja daerah. Sedangkan, dewan melakukan pengawasan serta membuat undang-undang.

“Kita bicara anggaran, kami tetapkan program dan anggaran yang diajukan pemerintah dan itu kami setujui. Setelah diparipurnakan menjadi kewenangan wali kota dan melaksanakan seluruh yang sudah disetujui,” tegas HTA yang juga Wakil Ketua DPRD Kota Depok ini.

HTA pun mempertanyakan apakah program yang telah disetujui tersebut berjalan dengan baik. Menurutnya banyak program yang tidak dijalankan oleh pemerintah sehingga itulah yang dikritik oleh Sekjen PDIP. “Apakah itu berjalan dengan baik, Ya, tidak. Itulah yang dikritik Pak Hasto karena tidak ada pembangunan,” ujarnya.

HTA menegaskan, tidak bisa tanggungjawab pembangunan ini dipukul rata menjadi tanggung jawab bersama antara eksekutif dengan legislatif. Pasalnya, kata dia semua punya tanggung jawab masing-masing.

“Pemerintah melakukan eksekusi terhadap apa yang sudah disepakati. Dan tugas kami (DPRD) menyetujui bahwa APBD ditetapkapkan yang sudah dianggarkan oleh DPRD,” pungkasnya. (cky)

Editor : Ricky Juliansyah