RADAR DEPOK.COM – Keterbatasan lahan pertanian di Kota Depok membuat Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Depok mulai melakukan sistem integrasi tanaman dan ternak tahun ini. Sistem percobaan itu ditanggapi posisitif dari Anggota DPRD Kota Depok. “Kami  mendukung sistem itu, karena adanya  integrasi tanaman dan ternak awal dari perkembangan pertanian dan perternakan di Kota Depok,” kata Anggota Komisi B DPRD Kota Depok, Rienova kepada Radar Depok, kemarin. Menurutnya, bila sistem tersebut berjalan maka kebutuhan pupuk pertanian para petani dan kelompok tani di Kota Depok tidak usah membeli pupuk. “Kotoran ternak itu kan bisa jadi pupuk kandang, meski sistem itu masih dalam percobaan. Kami anggota dewan mendukung,” tutur Politisi Partai Gerindra itu. Namun di sisi lainya, Pemerintahan Kota Depok harus bisa melihat kondisi lahan pertanian semakin tahun menyusut. Oleh karena itu, disarankan untuk memfasilitasi lahan pertanian   oleh pemerintah kota, nantinya bisa diolah sendiri melalui para petani. “Meski di Depok lahan pertanian terbatas, bukan berarti diam. Tapi harus bagaimana bisa memproduksi hasil tani dan ternak, semisal dengan membeli lahan pertanian kalau bisa dipertahankan,” tutur. Selain itu juga, tambahnya terkait persoalan minimnya lahan pertanian Pemkot memberikan keringanan pajak PBB lahan miliki petani yang diolah. Namun lanjut dia, harus ada pendataan para petani mana saja yang aktif dan memproduksi pangan seperti padi, perternakan dan holikultural. “Intinya yang namanya kota harus memproduksi, jangan hanya konsumtif,” katanya. Kepala Seksi Tanaman Pangan dan Holtikultura Dinas KPPP Kota Depok, Harry Adam Fauzi, mengatakan, kegiatan tersebut dibuat untuk peningkatan program ketahanan pangan dan holtikultura. Dimana pihaknya telah menujukan satu kelompok tani yang beranggotakan 20 orang. “Sistem integrasi tanaman dan ternak akan diuji coba Februari 2017 di kawasan persawahan di Kecamatan Tapos.Kawasan percontohannya akan mengintegrasikan tanaman padi dengan sapi,”kata Harry Dijelaskan Harry, sistem integrasi  akan menggunakan sisa padi menjadi makanan ternak, dan kotoran sapinya bakal dibuat pupuk menggunakan molase dan bakteri untuk fermentasi. “Kotoran sapi yang difermentasi bakal menjadi pupuk organik yang bisa menyuburkan sawah di Depok,” kata Harry. Pemerintah sendiri telah menyediakan dua ekor sapi untuk diintegrasikan dengan sawah seluas 66 hektare di Tapos. Pada 2016 ia menyebutkan,  Depok masih mempunyai 127 hektare lahan persawahan yang tersebar di Kecamatan Tapos, Sawangan, Bojongsari, Limo, Cipayung, dan Cilodong. “Bahkan, setahun areal persawahan di Depok mampu menghasilkan 1.500 ton padi, yang dikonsumsi petaninya sendiri,” ujar Harry. Ia menambahkan,  total lahan pertanian pangan, holtikultura, perikanan, dan peternakan, di Depok  masih tersisa sekitar 500 hektare. Lalu lanjut pria yang mengunakan kacamata itu, Depok bakal melakukan penyesuaian luas lahan pertanian yang berada di dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Depok nomor 1 Tahun 2015, karena luasnya berkurang. “Di Perda RTRW sudah ditetapkan lahan pertanian 529 hektar. Tapi, ada pemilik lahan yang ditetapkan sebagai lahan pertanian ingin menggunakan lahannya," ujarnya. (irw)