KHAWATIR TINGGAL KENANGAN: Inilah geliat perekonomian malam hari di Pasar Kemirimuka. Foto:Junior/Radar Depok RADAR DEPOK.COM - Rencana pengosongan Pasar Kemirimuka oleh PT Petamburan Jaya (pemenang hak atas lahan Pasar Kemirimuka), begitu menyedot perhatian. Karena diwacanakan, eksekusi dilakukan sebelum Ramadan tiba. Hal ini yang kemudian menjadi ramai. Merujuk sisi kemanusiaan, akan kasihan pedagang bila sampai harus pergi meninggalkan Pasar Kemirimuka, sementara terdesak akan kebutuhan Ramadan dan Lebaran. Ketua DPRD Kota Depok, Hendrik Tangke Allo, menegaskan agar jangan terburu-buru untuk dilakukan eksekusi. Selain iba dengan pedagang, kebutuhan pangan rumah tangga tentu kan tinggi ketika Ramadan. Bagaimana bila Pasar Kemirimuka berhenti beraktifitas ?. HTA (sapaannya), menuturkan bila terjadi (eksekusi), maka perekonomian di Depok akan terganggu. Karena pasar adalah urat nadi perekonomian bagi rakyat, khususnya pedagang di kota ini. “Kalau bisa jangan sampai diesekusi (pengosongan) sebelum Ramadan. Bisa muncul permasalahan baru,” tegas Hendrik, kepada Radar Depok, kemarin. Terpisah, menangapi permasalahan Pasar Kemirimuka. Ketua Fraksi Demokrat DPRD Kota Depok, Edi Sitorus, merasa heran pemerintah Kota Depok bisa kalah dalam mempertahankan aset. Ia menegaskan, pemerintah harus mengajukan Peninjauan Kembali(PK) soal kasus ini. Sehingga, ada kesempatan untuk bisa menang. Asalkan pemerintah berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Bogor. “Kok bisa kalah pemerintah, harus ajukan PK lagi lah. Saya yakin ada bukti yang kuat dari Pemerintah Kabupaten Bogor. Maka itu harus dikorek,”  tegas Edi. Kekalahan Pemerintah Kota Depok dari swasta, Edi melihat tidak ada keseriusan Pemkot Depok dalam menyelesaikan masalah. Karena bila serius, tentu punya strategi untuk menang. Misalnya, menggunakan pengacara dari luar. “Jangan mengalah pemerintah kota. Salah kalau pemerintah diam saja,” geram Edi. Ihwal pengosongan lahan pasar, Edi berjanji bersama Fraksi Demokrat, akan mencegah. Dirinya tidak setuju bila pasar tersebut  dikosongkan. “Kami (Fraksi Demokrat) akan mengusulkan ke pimpinan DPRD Kota Depok, untuk memangil pihak dinas yang berkaitan dengan permasalahan kasus sengeta lahan ini,” tandasnya. (irw)