MENJAWAB: Anggota Fraksi Demokrat DPRD Kota Depok, Pradana Mulyoyunanda, menjawab keluhan aspirasi dari masyarakat RW10, Kelurahan/Kecamatan Cipayung, kemarin. Foto: Irwan /Radar Depok RADAR DEPOK.COM - Keluhan masyarakat Kelurahan/Kecamatan Cipayung ditampung Anggota Fraksi Demokrat DPRD Kota Depok, Pradana Mulyoyunanda, saat mengelar reses di RW10 kelurahan tersebut, Rabu (5/7) malam. Aspirasi paling menonjol adalah soal pendidikan di Kecamatan Cipayung. Pasalnya, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kecamatan Cipayung, paling rendah dari 11 kecamatan yang ada di Kota Depok. Karenanya, untuk menopang tinggi IMP ini, ada tiga cara. Yaitu, Pendidikan, Kesehatan, dan Ekonomi atau daya beli masyarakat tersebut. Dimana, keluhan itu diutarakan tokoh masyarakat RW10, Ustad Sarbini, yang menilai bahwa Kecamatan Cipayung sangat membutuhkan gedung sekolah untuk SMA 12. Kata dia, selama ini SMA 12 tidak memiliki gedung pribadi, melainkan menumpang di SMP 9. "Kami sangat mendambakan adanya gedung sekolah SMA Negeri," kata Sarbini. Menurut dia, adanya gedung SMAN 12, akan bisa mengangkat IMP di Cipayung terutama di sektor pendidikan. Sebab itu, ia meminta Pradana untuk memperjuangkan realisasi pembangunan gedung sekolah tersebut. "Kami sebagai perwakilan warga Cipayung meminta ke Pak Pradana untuk memperjuakan gedung itu terbangun," kata dia meminta. Lalu, Husen, warga RT4/10 Kelurahan Cipayung pun sama. Ia mengeluarkan aspirasi soal pendidikan di Kecamatan Cipayung, agar dipermudah. Pasalnya, dirinya mendaftarkan anaknya ke SMPN 9 Cipayung dipersulit oleh pihak sekolah tersebut, lantaran dirinya sudah memiliki kartu KIP dan KIS atau Kartu Penyelengara Sosial (KPS). "Kami minta dipermudah pak, karena kami ingin menyekolahkan anak di sekolah negeri, karena kami anggap bisa mengurangi beban ekonomi," tuturnya. Menangapi aspirasi warga saat itu, Pradana menjawab dengan lugas. Dia pun mengatakan soal gedung sekolah SMAN 12 bahwa SMA sudah menjadi kewenangan pihak Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Namun dia memberikan informasi bahwa dana alokasi untuk pembelian tanah sudah ada sebesar Rp15 miliar. Tapi, lanjut dia, lokasi tempat pembangunan sulit didapat sehingga terkantung-kantung pembangunan gedung sekola tersebut. "Untuk itu kami (legislatif dan eksekutif) minta bantuan kepada warga Cipayung untuk mencarikan lahan sekolah buat dibangun," kata dia. Lalu persoalan adanya kesulitan masuk sekolah ini lanjut dia, ini sudah diatur dalam Peraturan Kemendikbud Nomor 17 Tahun 17 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) jadi semua sekolah itu harus mengikuti petunjuk dari peraturan itu. Jika tidak maka mereka (sekolah) sudah menyalahi melanggar aturan Kemendikbud. Terlebih dia menambahkan, di sisa 2,5 tahun ini, ingin berbuat banyak untuk warga Cipayung di sektor kesehatan dan pendidikan. Sehingga, Cipayung bisa mencapai IMP tertinggi. "Saya pribadi akan menyoroti dunia kesehatan dan pendidikan di Cipayung ini. Maka dari itu, perlu dibantu masukan saran dan bantuan masyarakat untuk membangun Cipayung lebih baik," tandasnya. (irw)