MENJAWAB: Wakil Walikota Depok, Pradi Supriatna, menyampaikan dan menjawab pandangan fraksi soal Laporan Rancangan Peraturan Daerah Pertangungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah(APBD) Kota Depok Tahun 2016, saat Rapat Paripurna, di Gedung DPRD Depok, kemarin. Foto: Irwan /Radar Depok RADAR DEPOK.COM – DPRD Kota Depok menghelat Rapat Paripurna, dalam rangka penyampaian pandangan fraksi soal Laporan Rancangan Peraturan Daerah Pertangungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah(APBD) Kota Depok Tahun 2016, di Gedung DPRD Kota Depok, kemarin. Ketua Fraksi PDI Perjuangan, Veronica Wiwin Widarini, menyampaikan capaian atau target belum optimal soal pendapatan dan pelaksanaan APBD 2016 oleh Pemerintah Kota Depok. Ia menilai ini sebuah  merupakan salah satu bentuk kelemahan kinerja, terutama melihat sisa lebih pembiayaan anggaran (silpa). Bahkan ia menyebutkan masih membengkak di angka Rp 643.862.367.954,36 atau masih setengah triliun lebih. “Maka dari itu, Pemerintah Kota Depok melalui Walikota Depok, wajib memberikan penekanan dengan tegas kepada para organisasi perangkat daerah (OPD), agar bisa memaksimalkan kinerjanya,” ungkap Veronica. Lanjut dia, realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2016, sebesar Rp 922.297.784.280,15, mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun 2015. Dengan presentase 12,72 persen. Dari hasil kenaikan itu, Fraksi PDIP, tegas Anggota Komisi C DPRD Kota Depok itu, sangat mengapresiasi kinerja Pemerintah Kota. “Tetapi dalam konteks sebuah kota/kabupaten, dengan PAD tersebut masih tergolong rendah. Namun sudah masuk dalam kelompok mandiri dengan persentase 37,09 persen dari total Pendapatan Daerah,” katanya. Maka dari itu, pihaknya meminta Walikota kembali melakukan kinerja kreatif serta memberikan terobosan-terobosan yang inovatif. Terutama,, dalam pendapatan pajak daerah, retribusi-retribusi daerah yang bisa digenjot lagi penerimaannya. “Penerimaan pajak daerah, cukup memberikan kontribusi besar hingga mencapai 74,15 persen. Namun dalam hal retribusi daerah belum maksimal,” bebernya. Misalnya, lanjut anggota Dewan Dapil Cimanggis itu, retribusi pelayanan pasar yang tidak mencapai target yang sudah ditetapkan. Begitu pula dengan retribusi terminal yang tidak tercapai targetnya. Terlebih, belanja hibah pada tahun 2016 dianggarkan Rp 76.515.760.000 dan direalisasikan sebesar Rp69.831.840.000 atau dengan persentase 91,26 persen. “Bila dibandingkan pada tahun anggaran 2015 mengalami penurunan sebesar 17,80 persen,” jelasnya. Lebih lanjut, dia mengatakan, dana bantuan sosial (bansos) dianggarkan Rp69.181.893.000 dan hanya terealisasi Rp45.946.117.427  atau dengan persentase 66,41 persen.  Artinya, dengan kondisi tidak terserapnya belanja hibah dan bansos secara maksimal diakibatkan peran Pemkot kurang menyosialisasikan. “Ini menjadi catatan Fraksi PDIP perjuangan agar Pemkot lebih gencar lagi dalam menyosialisasikan program bantuan hibah dan bansos. Tentunya sosialisasi dilakukan lebih masif, terkukur, dan komprehensif,” pungkasnya. Fraksi Golkar, dalam pandangannya yang yang dibacakan Sekretaris Fraksi, Supriatni, memberikan catatan bahwa Pemerintah Kota masih belum bisa menekan silpa secara maksimal. Silpa pada tahun 2015 sebesar Rp1.051.349.033.219,48 dan silpa tahun 2016 sebesar Rp643.862.367.954,36. Meski mengalami penurunan, angka ini masih terlalu tinggi dan harus terus diupayakan semaksimal mungkin untuk menurunkannya, bahkan harus terealisasi 100 persen. Fraksi Partai Golkar juga memberikan apresiasi terhadap upaya dan kinerja pemerintah dalam mewujudkan program yang telah ditetapkan, namun masih ada beberapa catatan diantaranya dalam mengeluarkan perizinan harus memperhatikan dampak negatif terhadap arus transportasi. Oleh karena itu, Pemerintah harus tegas dalam mengeluarkan izin usaha maupun izin lokasi perumahan. “Terindikasi bahwa banyak pengembang yang belum menyerahkan fasos fasumnya kepada pemerintah,” tuturnya. Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, katanya lagi, dinilai masih birokratif, berbelit-belit, dan tidak simple. Maka Pemkot perlu membuat sistem pelayanan yang mudah dan menyenangkan. “Ada sembilan program prioritas yang diluncurkan Pemkot, namun belum nampak hasilnya karena banyak OPD yang membidangi kesembilan program prioritas belum mencapai target,” tandasnya. Selain itu, pelayanan kesehatan oleh puskesmas yang secara teori 24 jam, tapi masih banyak keluhan dari masyarakat, terutama poli gigi. Begitu pula terhadap pasien yang dirujuk sering tidak mendapatkan kamar, sehingga berhari-hari di IGD. “Pemkot harus terus menggenjot pendapatan papan reklame. Untuk itu, Pemkot harus berupaya untuk mengoptimalkan sarana dan prasarana pelayanan dalam rangka meningkatkan penerimaan retribusi daerah,” jelasnya. Sementara itu, Fraksi PKS, menyinggung pentingnya mendorong adanya penyusunan rencana realisasi kegiatan per triwulan di semua OPD, sebelum awal tahun anggaran atau sejak akhir tahun anggaran sebelumnya. “Perlu dibentuk tim taktis monitoring yang khusus memantau secara ketat realisasi anggaran sesuai jadwal yang sudah disusun. Bila terjadi perlambatan bisa segera diambil langkah-langkah solusinya,” ujar Hafid Nasir, mewakili Fraksi PKS yang membacakan pandangan. Khusus untuk pengadaan atau pembelian lahan, lanjutnya, perlu dibuat juga tim khusus yang dapat mengkoordinasikan berbagai OPD yang terkait sesuai leading sektornya. “Khusus penyaluran dana hibah bansos yang menyumbang silpa cukup besar, hendaknya OPD terkait bersifat proaktif membantu para penerima untuk mendapatkan informasi yang diperlukan seperti jadwal pencairan, kelengkapan persyaratan, sekaligus memberikan arahan dan bantuan yang diperlukan bila ditemukan kendala,” paparnya. Sementara itu, Wakil Walikota Depok, Pradi Supriatna, menuturkan bahwa pandangan fraksi-fraksi terkait soal LKPJ APBD 2016 menjadi catat bagi pemerintahan Kota Depok untuk lebih baik lagi kedepan. Sehingga, pencapain target pemkot dalam mengolah dana APBD selanjutnya agar bisa sempurna. Adapun beberapa pandangan fraksi di DPRD Kota Depok itu, seperti pelayanan pendidikan, kesehatan, dan penyeraparan anggaran. "Pandangan teman-teman fraksi menjadi catatan bagi kami (Pemkot Depok)," kata Pradi. Ia pun menyambut baik atas pandangan umum seluruh fraksi. Dirinya menyampaikan terima kasih untuk saran yang disampaikan demi kemajuan Depok lebih baik. Ketua DPC Partai Gerindra Kota Depok itu, ingin seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memanfaatkan evaluasi bersama DPRD. Sebab, hal itu dapat dijadikan bahan koreksi memperbaiki kinerja di masa depan. “Perlu dibangun komunikasi yang baik antara Kepala OPD dan DPRD. Kami tentu sangat membutuhkan masukan-masukan, baik dalam perencanaan dan pelaksanaan APBD,” bebernya. Terlebih dia soal silpa dari tahun- ketahun ada penurunan dari 2015 ke 2016. Namun dia, mengatakan bahwa silpa yang besar bukan patokan kinerja pemkot tidak baik, tapi ada beberapa faktor.  Terpenting kata dia, silpa ini akan menjadi perhatian bagi pihak pemerintah kota Depok kedepan. “Tentunya silpa di 2017 akan turun,” ucap dia. (irw)