PADA KEMANA YA ?: DPRD Kota Depok menggelar Rapat Paripurna, guna membahas tentang Raperda Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah (RPJMD) dan Raperda tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Depok, di Gedung DPRD Kota Depok, kemarin. Terlihat di kursi Kepala OPD, sepi tanpa kehadiran  Foto : Irwan/Radar Depok RADAR DEPOK.COM - Wakil rakyat Depok dibuat kecewa atas sikap mayoritas pejabat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkot Depok, yang absen dalam Rapat Paripurna di Gedung DPRD Kota Depok, Selasa (18/7). Adsaapun paripurna hari itu, membahas tentang Raperda Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah (RPJMD) dan Raperda  tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Depok. Ketua DPRD Kota Depok, Hendrik Tangke Allo, mengaku kecewa akan banyaknya ketidakhadiran para Kepala OPD. Padahal menurut dia, dalam Rapat Paripurna itu, sangatlah penting akan kehadiran para perwakilan OPD untuk megetahui pembahasan soal RPJMD Walikota dan Wakil Walikota Depok hingga 2021 mendatang. "Saya secara pribadi sangat kecewa akan banyak ketidakhadiran OPD yang hadir di Rapat Paripurna," tegas Hendrik saat memimpin Rapat Paripurna. Politikus PDIP itu pun meminta kepada Walikota dan Wakil Walikota Depok untuk menegur anak buahnya (OPD), yang tidak menghadiri rapat tersebut. Dirinya juga menyerahkan sepenuhnya kepada anggota dewan untuk menunjukan sikap tegas atas masalah ini. Bahkan, dirinya meminta kepada partai pengusung pemerintahan Idris-Pradi: Partai Gerindra, PKS, dan Partai Demokrat, untuk mengambil sikap soal permasalahan ini. "Saya kembalikan ke teman-teman DPRD untuk mengambil sikap. Ini tidak mempersoalkan dihargai atau tidak. Tapi untuk kebaikan. Saya pun menanyakan ada apa ini. Bila kehadiran Walikota, semua kepala OPD hadir, sedangkan Wakil Walikota, yang hadir hanya sedikit," bebernya. Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Depok itu, juga menilai Rapat Paripurna yang merupakan penentu sebuah kebijakan, memang mulai kurang dihormati oleh OPD. "Yang dibahas inikan kebijakan pemerintah dan kesepakatan dalam pembahasan bersama OPD. Kalau tidak di Rapat Paripurna tidak ada gunanya. Ini bisa kami tolak," tegasnya. Menyikapi hal ini, Ketua Fraksi PPP DPRD Kota Depok, Qonita Lutfiyah, menegaskan agar para OPD bisa bekerjasama yang baik dengan legislatif, dalam membangun Kota Depok. Khususnya di pemerintahan Idris-Pradi. Menurut dia, kerjasama antar eksekutif dan legislatif sangatlah penting dalam berjalannya roda pemerintahan. "Jangan hanya sebagai pemanis atau basa-basi saja. Harus ada kongkritnya. Diundang rapat komisi dan alat kelengkapan dewan lainnya. Ini malah setiap ada rapat, yang hadir malah anak buahnya. Bukan Kadis. Bahkan di dalam Rapat Paripurna tidak hadir. Mana bentuk kerjasama yang baik ?," kata Qonita mempertanyakan. Dia berharap dengan adanya teguran dan kekecewaan dari legislatif, masalah tersebut bisa menjadi catatan tersendiri. Artinya untuk ke depan yang lebih baik. "Semoga ini buat motivasi yang baik buat eksekutif maupun legislatif di Kota Depok untuk berbuat lebih baik lagi," harap perempuan yang juga sebagai Ketua DPC PPP Kota Depok itu. Anggota Fraksi Gerindra DPRD Kota Depok, Hamzah, menuturkan bahwa pihaknya akan membuat surat teguran kepada Walikota Depok, prihal minimnya kehadiran Kepala OPD di Rapat Paripurna. Untuk itu, Ketua Badan Kehormatan Dewan itu pun meminta kepada Walikota untuk bertindak tegas kepada Kepala OPD dalam melaksanakan kerjasama dengan wakil rakyat, untuk pembangunan kota ini. "Kami sebagai anggota Komisi A telah menyikapi soal kehadiran OPD di Paripurna. Wakil Walikota sebagai Ketua DPC Partai Gerindra tidak didampingi secara optimal oleh para kepala OPD dalam Rapat Paripurna," tegasnya. Sementara itu, Wakil Walikota Depok, Pradi Supriatna, menjelaskan jika rendahnya kehadiran Kepala OPD dalam Rapat Paripurna, dikarenakan mayoritas masih menjalani tugas di luar kota. "Kebetulan banyak rekan OPD sedang tugas luar kota. Seperti Pak Asisten sedang di Bandung, Pak Kasatpol PP  sedang pendidikan bersama Kepala DKUP. Pak Kadisdik juga sedang diklat,” jelasnya. Dari pantauan Radar Depok, di sidang Rapat Paripurna, hampir semua fraksi memberikan teguran atas sedikitnya kehadiran OPD. Ini disuarakan oleh Fraksi Demokrat, PAN, PPP, dan Golkar. (irw)