Ketua DPRD Kota Depok, Hendrik Tangke Allo. Foto : Dok Pemkot Depok RADAR DEPOK.COM - Ketua DPRD Kota Depok, Hendrik Tangke Allo, mempertanyakan soal pencairan dana Biaya Operasional Sekolah (BOS) untuk Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI). Pasalnya sampai saat ini, belum dicairkan. Padahal berdasarkan informasi yang didapat, bahwa sejak Maret 2017  pengajuan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dan proposal sudah diserahkan kepada yang bersangkutan. "Banyak keluhan didapat dari pihak sekolah. Mereka sudah merampungkan NPHD dan proposal. Jadi keterlambatan pencairan ini dimana?," kata Hendrik, kepada Radar Depok. Maka dari itu, ujar dia, Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Depok harus bisa menyelesaikan persoalan ini. Sebab bagaimana pun, mereka (MTs dan MI) membutuhkan dana untuk biaya operasional. “Apalagi pihak sekolah harus mengutang ke pihak lain untuk berjalannya operasional sekolah. Ini menjadi perhatian bagi Pemerintah Kota Depok,” tegas Politikus PDIP ini. HTA-sapaannya-bertutur, sebenarnya Pemerintah Kota Depok mengalokasikan anggaran BOS untuk 136 Madrasah Ibtidaiyah dan 68 Madrasah Tsanawiyah di 11 kecamatan. Bahkan, kata dia, itu  termasuk di dalamnya anggaran untuk kesejahteraan guru sejumlah Rp100 ribu per bulan, di kali satu tahun. Artinya, bila dana itu dikeluarkan akan meringankan beban sekolah. “Ini sudah dianggarkan, tidak ada masalah juga dengan pengajuan yang sudah dilakukan. Jika bisa dipercepat kenapa harus diperlambat ?,” tegas dia. Diluar itu, Hendrik mengapresiasi seluruh MTs di Kota Depok, yang berhasil dalam pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK), beberapa waktu lalu. Ini menandakan bahwa sekolah Mts pun, bisa bersaing dengan sekolah lain, “Saya tahu, sebagian sekolah ada yang mengutang untuk pelaksanaan UNBK, baik sifatnya menyewa komputer ataupun membeli. Jadi kita harus responsif juga terhadap keberanian Madrasah ini. Yang bersekolah di sana anak-anak Depok juga," bebernya. Terpisah, Wakil Ketua Komisi D DPRD Kota Depok, Sahat Farida Berlian, meminta juga kepada Dinas Pendidikan Kota Depok untuk seceptnya mengeluarkan dana BOS, atau setidaknya menjelaskan kenapa dana tersebut lambat untuk dicairkan. Kata dia, banyak pula para guru honorer yang sangat menanti tunjangan anggaran yang setiap bulannya, sebesar Rp100 ribu. "Ada sekitar 4000-an guru honorer yang menanti turunnya anggaran tersebut Rp100 ribu perbulan itu," tutupnya. (irw)