TERAPKAN SSA: Kondisi Jalan Dewi Sartika, yang mulai hari ini menerapkan Sistem Satu Arah (SSA). Foto : Fahri/Radar Depok RADAR DEPOK.COM - Pemerintah Kota Depok melalui Dinas Perhubungan Kota Depok, mulai hari ini, akan menerapkan Sistem Satu Arah (SSA) di Jalan Dewi Sartika dan Jalan Nusantara. Adanya kebijakan ini, mengundang tanggapan dari jajaran dewan. Intinya, mereka sanksi langkah ini dapat menekan kemacetan disana. Ketua Komisi C DPRD Kota Depok, Mazhab, lebih menekankan kepada Pemkot Depok, untuk memperluas areal jalan disana. Khususnya Jalan Dewi Sartika. Karena selain sempit, pada jalur itu, terdapat perlintasan kereta api yang turut pula menyumbang kemacetan. Khusus ini, bisa dibuat underpass atau fly over. "Rekayasa lalu lintas bukan solusinya," ujar Politikus PPP itu kepada Radar Depok, kemarin. Ia mengaku tidak sepakat dengan cara SSA. Karena dianggap malah akan menambah intensitas kemacetan. Sejauh ini, Komisi C sudah mendorong pemerintah untuk mengajukan anggaran pelebaran jalan, pembukaan jalan baru, dan pembangunan flyover. "Apa lagi pelebaran jalan sangat dibutuhkan di Jalan Raya Sawangan," katanya. Sebelumnya, hal sama pun diutarakan, Ketua DPD PSI Depok, Ferry Batara. Menurutnya, SSA kurang tepat untuk mengurangi kemacetan. Karena kendaraan hanya dialihkan melalui jalan lainnya. “Jumlah kendaraan tak berkurang, panjang jalan juga tak bertambah, bagaimana mengurangi macet,“ kata Ferry. Ia menjelaskan kalau macet di Depok adalah masalah yang kompleks. Dan tak hanya terkait masalah jalan atau kendaraan semata. “Banyak penyebab macet di Depok ini. Seperti pesatnya pertumbuhan mal, apartemen, kurangnya lahan parkir hingga angkot yang ngetem sembarangan”, paparnya. Lebih lanjut Ferry menyarankan agar Pemkot Depok mengubah peta arah pembangunan, sekaligus lalu lintasnya. Caranya, dengan mengevaluasi secara menyeluruh. “Seperti menindak bangunan-bangunan yang tak punya atau lahan parkirnya kurang. Merencanakan pembangunan flyover, juga mendukung superblok yang direncanakan pihak swasta,” katanya. Ferry mengingatkan, Depok pernah berada di posisi keempat kota termacet di Indonesia, berdasar rilis dari Kemenhub tahun 2014. Dan Polres Depok memprediksi kemacetan parah akan terjadi pada 2019. “Jadi seluruh stakeholder di Depok, khususnya Pemkot harus sangat serius mengurangi macet ini. Jangan sampai jawaban macet ini sama seperti Wali Kota sebelumnya yang mengatakan kalau tidak macet ya jangan datang ke Depok,” tutup. Salah seorang pengguna jalan, Usuf Supriadi meminta pemerintah berkomitmen untuk terus menyediakan petugas pengatur lalu lintas, selama penerapan sistem satu arah itu. Jangan sampai sistem satu arah menambah kemacetan di kawasan itu. "Silahkan membuat sistem itu. Yang penting jangan macet. Saya bosan setiap hari kena macet di Depok," tandas warga RW13, Kelurahan Depok, Pancoranmas ini. (irw)