DAPAT PENGHARGAAN: Para narasumber di acara Forum Discussion yang menyelengarakan Depok Education Watch di Gedung Pemuda Kota Depok Jalan Merdeka, Sukmajaya,Kamis (27/7). Foto : Irwan/Radar Depok Depok Education Watch (DEW) menyelenggarakan Forum Group Discussion bertajuk bersih-bersih Pendidikan Depok, napak tilas dan evaluasi PPDB di Kota di Kota Depok. Acara berlokasi di Gedung Pemuda Depok, Kamis (27/7). Dari hasil diskusi itu, mereka berkomitmen dengan sembilan poin. Laporan: Muhammad Irwan Supriyadi/Radar Depok SUASANA Gedung Pemuda Kota Depok di Jalan Merdeka, Kecamatan Sukmajaya ramai didatangi para mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi. Tak hanya itu, para pemerhati pendidikan, LSM, dan tokoh pemuda hadir di acara diskusi soal pendidikan di Kota Depok yang sering kali menjadi persoalan tiap tahun yaitu Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). “Puluhan peserta berasal dari BEM STKIP Ar Rahmaniyah, Forum Komunitas Hijau, Ikatan Keluarga Mahasiswa Depok, BEM Depok Raya, BEM Fakultas Psikologi Universitas Gunadarma, KAMMI, HMI, LSM, OKP se-Depok,” kata Fouder DEW, Eko Wardaya. Dari hasil diskusi itu, yang dihadiri berbagai narasumber, kata Eko ada sembila poin. Dan mereka berkomitmen bersama dengan dituangkan dalam tanda tangan diatas kain putih. Ada pun sembilan poin itu yakni, meminta hapus jalur masuk siswa Mou dengan Muspida, karena ini menembar masalah di dunia pendidikan Depok. Kembalikan jalur PPDB ke passing grade dengan menutup semua cela jalur titip, hapus jalur zonasi dan skoring karena jalur ini celah masuk siswa titipan dengan memasulkan identitas alamat. Lebih lanjut, diperjalas aturan siswa prestasi agar tidak menjadi peluang masuk siswa titipan dengan mamalsukan sertifikat kejuaran, kompetisi, dan perlombaan tertentu. Kata Eko, usia acara itu, pemerintah harus menjamin siswa miskin yang tidak dapat masuk sekolah negeri dan harus masuk di sekolah swasta secara gratis, lalu harus memperhatikan sekolah swasta agar masyarakat yang tidak dapat di sekolah negeri punya pilihan sekolah swasta yang kompeten. Panitia PPDB harus independen, agar tidak ada tarik menarik kepentingan, Walikota Depok harus mementikan pendidikan sebagai prioritas pembangunan manusia di Depok. “Terlebih pemerintah membuat blueprit pendidikan di kota ini dengan melibatkan seluruh selemen masytarakat yang mau urun rembug, peduli dan membangun pendiidkan yang lebih baik,” sebut dia. Untuk Elaborasi ide dalam FGD ini, kata Eko, akan dijadikan suatu rekomendasi kepada Walikota agar menerapkan kebijakan yang aspiratif dan tentu memecahkan masalah pungli dan kecurangan PPDB. “Masyarakat dan pihak sekolah tidak usah takut kepada Gangster Pendidikan yang lalu lalang di sekolah. Jika mereka meminta pungli, laporkan ke pos aduan DEW 08882723473,” ujar Eko. (*)