AHMAD FACHRY/RADAR DEPOK
TERJEBAK KEMACETAN: Sejumlah pengendara terjebak kemacetan di Jalan Dewi Sartika, Kota Depok. Warga menilai jalan yang diterapkan Sistem Satu Arah (SSA) tersebut perlu dikaji ulang karena belum mampu mengurai tingkat kemacetan yang terjadi. DEPOK - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kota Depok meminta pemerintah dan instansi terkait, agar program sistem satu arah (SSA) tidak ditunggangi oleh kepentingan manapun. Terlebih telah terjadi penolakan dari program yang diberlakukan mulai 29 Juli 2017 lalu. Diketahui, warga dan pedagang sekitaran jalur SSA di jalan Dewi Sartika, Nusantara dan Arief Rahman Hakim berkeras menolak SSA karena dinilai lebih banyak merugikan. Namun, Pemkot Depok tetap menjalankan program ini. Ketua Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Depok, Ferry Batara meminta kepada Pemkot Depok dan institusi yang lainnya agar lebih mengutamakan kepentingan warga Depok kebanyakan. Berarti harus menyingkirkan dulu kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan terkait SSA. "Jadi janganlah SSA ini ditunggangi oleh kepentingan ekonomi, terlebih politik," kata Ferry kepada wartawan, Jumat (15/9). Ferry menjelaskan, masalah utama kemacetan dikarenakan tidak imbangnya antara jumlah kendaraan dengan panjang jalan. Jika kedua hal ini yang tidak disikapi atau hanya membuat SSA, justru yang terjadi adalah penyebaran kemacetan semata. Selain itu, lanjut dia, dampak dari SSA adalah penurunan omset cukup drastis bagi pedagang kecil dan banyaknya pengendara yang memacu kendaraannya menjadi sangat cepat, sehingga membahayakan bagi penyebrang. Karenanya, SSA perlu dikaji ulang. "Namun yang terjadi, pihak Pemkot berharap warga terbiasa dengan SSA,” tegas Ferry. Lebih jauh, Ferry menjelaskan dukungan kepada warga Depok yang menjadi korban SSA mesti diberikan dengan tulus dan ikhlas. "Hanya tokoh yang bermental negarawan dan mengutamakan kebajikanlah yang bisa berada di posisi yang sama dengan warga penolak SSA," paparnya. Saat ini, Ferry menambahkan, pihaknya memang belum terjun langsung untuk melakukan penolakan di lapangan atau coba berdiskusi dengan Pemkot Depok. "Tapi prinsipnya kita menolak, karena banyak merugikan warga," tukasnya. Kata Ferry, Depok sudah masuk sebagai lima besar kota termacet versi Kemenhub tahun 2014. Namun Pemkot Depok terkesan tak serius memecahkan masalah ini. "Yang diambil justru cara instant dengan SSA ini," katanya. Menurut dia, solusi yang memungkinkan untuk mengurai kemacetan di jalan-jalan protokol di Kota Depok, bisa diterapkan sejumlah solusi, antara lain pengaturan ganjil genap, pengaturan traffic jam, membenahi aturan pemberhentian angkutan umum, dan membenahi PKL atau pasar tumpah. Sedangkan, untuk jangka panjang mesti dibangun fly over dan under pass, juga pengaturan batas umur kendaraan yang boleh dipakai di Depok. Diketahui ada pembahasan Fly Over Maskas Wangi, tapi belum ada tindaklanjutnya. Pada titik ini keseriusan dari Walikota dan jajaran dipertanyakan banyak pihak. "Karena tidak sejalan dengan jumlah penduduk yang datang ke Depok, pertumbuhan perumahan dan apartemen ditambah juga pusat perbelanjaan. Dapat dikatakan perhitungan pembangunan Depok tidak matang," tandasnya. (cky)