MENGHADIRI: Wakil Walikota Depok, Pradi Supriatna (tengah) didampingi istrinya saat menghadiri peringatan bulan Pengurangan Risiko Bencana (PRB) di Sorong, Papua Barat, Senin (23/10). DEPOK - Pemerintah Kota Depok ambil bagian peringatan bulan Pengurangan Risiko Bencana (PRB) yang digelar di Sorong, Papua Barat, Senin (23/10). Kegiatan tahunan itu digagas oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Wakil Walikota Depok Pradi Supriatna mengatakan, kegiatan ini dihadiri 3000 peserta dari seluruh kabupaten dan kota di Indonesia. Kegiatan ini untuk membangun kesadaran bersama, membangun dialog, dan jejaring antar pelaku PRB sekaligus pembelajaran bersama. “Kami pasti mengambil pembelajaran dari acara ini, karena Depok pasti memiliki potensi bencana,” kata Pradi, kepada Radar Depok. Dalam penanggulangan bencana, kata Pradi, Depok belum memiliki Badan Penangulangan Bencana Daerah (BPBD). Selama ini baru ditangani oleh tim Satkorlak Penanggulangan Bencana, yang dikelola Asisten Hukum dan Sosial, Dinas Sosial, dan Dinas Damkar dan Penyelamatan. “Itu masih perlu perbaikan, dan harus lebih sinergi,” papar Pradi. Ketua DPC Partai Gerindra Kota Depok ini menilai, kegiatan bulan PRB tentu menghasilkan banyak bermanfaat. Utamanya, untuk meningkatkan kepedulian pemerintah daerah terhadap upaya mengurangi risiko bencana. ”Dari kegiatan ini, para pejabat daerah yang mewakili daerahnya masing-masing, akan lebih memahami upaya yang paling efektif dalam mencegah atau mengurangi risiko terjadinya bencana,” katanya. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Willem Rampangilei mengajak semua pihak untuk mengupayakan PRB. “Upaya PRB tidak dapat ditawar-tawar lagi. Upaya PRB harus dilakukan secaa massif, tidak bisa setengah-setengah, harus dilakukan secara bersama dan bergotong royong,” kata dia berdasarkan rilis yang diterima Radar Depok. Menurut dia, Indonesia merupakan wilayah rawan yang rawan bencana dan di sisi lain, kecenderungan bencana di tanah air meningkat. Bencana yang terjadi disebabkan sudah mulai degradasi lingungan, daerah aliran sungai (DAS) kritis, fungsi sungai menurun, dan pemanasan global. “Termasuk pembangunan yang belum berbasis pada kajian risiko bencana menjadi faktor yang memperburuk saat potensi bahaya mengancam,” tandasnya. (irw)