RICKY/RADAR DEPOK
Komisioner Bawaslu Jabar, Panwaslu Kota Depok dan perwakilan ASN menunjukan pernyataan netral yang ditandatangani saat Sosialisasi Pojok Pengawasan dan Deklarasi Netralitas Aparatur Sipil Negara Kota Depok yang diselenggarakan Panwaslu Kota Depok di Gedung Sasono Mulyo, Kecamatan Cilodong, Jumat (23/2). DEPOK – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Barat meminta dalam perhelatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilgub) Jabar 2018, agar Aparatur Sipil Negara (ASN) jangan menjadi aparat sulit netral. Hal tersebut disampaikan Komisioner Bawaslu Jabar, H Wasikin Marzuki saat menjadi narasumber dalam acara Sosialisasi Pojok Pengawasan dan Deklarasi Netralitas Aparatur Sipil Negara Kota Depok yang diselenggarakan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Depok di Gedung Sasono Mulyo, Kecamatan Cilodong, Jumat (23/2). Dalam acara yang turut dihadiri Kepala Kesbangpol Kota Depok, Dadang Wihana bersama sejumlah ASN serta Panwaslu Kota Depok dan jajarannya itu, Wasikin yang juga Koordinator Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Jabar itu juga yakin Kota Depok akan zero kasus ASN tidak netral. “Saya merasa sumringah, tadi sudah disampaikan Kepala Kesbangpol Kota Depok, jadi sebetulnya Panwaslu sudah kehabisan momentum. Kami akan mengajak ASN untuk netral. Tapi pak Kesbangpol begitu rinci menjelaskan bahwa Walikota sudah mengeluarkan surat edaran dan sudah ada himbauan atau sudah ada komitmen agar netral. Jadi saya yakin sampai akhir Pilkada kota Depok zero kasus ASN tidak netral,” kata Wasikin kepada Radar Depok. Nanti akan diumumkan mana kota/kabupaten yang nol persen kasus ASN tidak netral se-Jabar. Selain itu, Wasikin mengatakan, pihaknya sudah melaporkan 13 ASN ke komisi ASN di Jakarta dan hari ini (Jumat 23/2) akan dikirim kembali 9 ASN. Karena, pihaknya sudah beberapa kali mengingatkan agar ASN agar netral. “Ternyata menjadi ASN yang kepanjangannya aparatur susah netral. Kenapa susah netral, ini incumbent nyalon lagi, di daerah tertentu itu kan biasa, ketika nyalon lagi ada mutasi,” tuturnya. Ia mencontohkan, ada camat di suatu daerah yang membawa uang Rp300 juta tertangkap tangan oleh Panwaslu dan polisi, lalu diajukan ke Komisi ASN dan dicopot jabatannya sebagai camat. Sebab Komisi ASN itu sudah berjanji, setiap ASN yang tidak netral itu sanksinya menengah ke atas. “Tidak ada menengah kebawah, tidak ada teguran. Itu dicopot jabatannya atau dicopot dari ASN-nya, tergantung kualitas pelanggarannya. Di Depok ini, kata Wasikin, Walikota-nya sudah pemilihan di 2015, jadi  ASN di Depok itu rada aman dan santai, tidak dukung sana-sini,” ujarnya. Ia mengharapkan agar ASN Depok bukan aparatur susah netral tapi menjadi aparatur sipil negara yang harus netral. Karena, dalam Undang-undang menuntut ASN itu harus netral meski memiliki hak pilih. “Untuk netral 100 persen mustahil, makanya yang disebut netral itu dalam berkampanye, tidak netral dalam TPS. Jadi yang penting ASN itu tidak ikut-ikutan kampanye, tidak boleh mendukung salah satu pasangan calon dan tidak boleh ikut-ikutan memberikan keputusan yang merugikan atau menguntungkan pasangan calon,” ucapnya. Bahkan, sambung Wasikin, berfoto bersama pasangan calon pun tidak diperbolehkan, lantaran akan dikesankan mendukung salah satu calon. “Ada salah satu kepala sekolah di Bandung yang berfoto dengan salah satu calon, karena merasa calon itu artis, tiba-tiba ada yang menyebarkan, ketahuan Panwas dan kemudian kepala sekolah itu dipanggil untuk menjelaskan,” imbuhnya. Ia mengingatkan kepada ASN agar datang ke TPS agar uang negara yang disiapkan untuk Pemilu termanfaatkan. Karena untuk Pilgub Jabar sendiri dibiayai Rp1,6 triliun untuk memilih dua orang pemimpin. “Itu baru dari APBD Tingkat 1 Jabar, kalau dari APBD Tingkat II yang RP1,4 triliun digabungkan baru Rp3 triliun. Itu baru anggaran resminya, dari sumbangan calon dan sana-sini itu bisa Rp10 triliun itu luarbiasa. Yang terpenting adalah Pilkada ini berkualitas, yakni jumlah orang yang datang ke TPS banyak. Jadi ASN harus memanfaatkan, mari sama-sama datang ke TPS. Mau pilih mana terserah,” ucap Wasikin. Sementara, Ketua Panwaslu Kota Depok, Dede Selamet Permana mengucapkan terima kasih kepada seluruh perwakilan ASN yang hadir dalam acara tersebut. Ia pun berharap agar pengucapan fakta integritas tadi bukan hanya sebatas diucapkan dan ditandatangani, tetapi benar-benar diterapkan bagi ASN Depok. “Kami pun meminta bantuan kepada ASN untuk melaporkan adanya pelanggaran dan akan terus mengawal Pilgub agar berjalan sukses, jujur dan tanpa ekses,” tandasnya. (cky)