DEKLARASI: Narasumber dalam seminar bertajuk Pilkada Damai yang diselenggarakan Akselerasi Institute di MUG Authentic Coffe Atjeh, Jalan Margonda Raya No. 488, Kelurahan Pondok Cina, Beji.
Pelaksaana pilkada serentak tahun 2015 dan 2017 masih menyisakan berbagai permasalahan pelanggaran, potensi kerawanan, menyebarnya isu sara, dan berbagai permasalahaan lainnnya, oleh karena itu diperlukan upaya yang kontruktif untuk mewujudkan Pilkada Serentak 2018 yang aman dan damai. Melalui pendalaman seminar ilmiah dan deklarasi pilkada serentak 2018 yang damai, Akselerasi Institute kembali melaksanakan Seminar yang bertajuk Pilkada Damai di MUG Authentic Coffe Atjeh, Jl. Margonda Raya No. 488, Kelurahan Pondok Cina, Beji.
LAPORAN: Ricky Juliansyah
Kegiatan seminar, diskusi sekaligus untuk mendeklarasikan ke publik bahwa dari seminar ini adalah untuk, pertama, mengembangkan pemahaman mengenai pilkada serentak yang aman dan damai.
Kedua, mensosialisasikan tentang pentingnya pilkada serantak yang aman dan damai dan yang terakhir adalah .embangun konsolidasi masyarakat pencinta pilkada serentak 2018 yang aman dan damai, yaitu dengan Tema 'Mewujudkan Pilkada Serentak yang aman dan damai'. Yang dihadiri dari beberapa kalangan masyarakat yaitu peneliti, mahasiswa, masyarakat umum dan wartawan. Kegiatan yang mendeklarasikan Pilkada Serentak yang damai ini pada kali ini mengusung beberapa Pemateri di tanah air seperti Danis T Saputra W (Direktur Eksekutif Indodata), Asep Kamaludin (Tokoh Muda Jawa Barat), Ahmad Doli Kurnia (Politisi Partai Golkar), Ari Ganjar Herdiansyah (Kepala Pusat Studi Politik dan Demokrasi Unpad). Direktur Eksekutif Indodata sekaligus penanggung jawab umum kegiatan, Danis T Saputra Wahidin berharap Pilkada serentak ini akan mampu meningkatkan perluasan kesejahteraan masyarakat di lokal. "Namun terbukti semangat tersebut terlaksana jauh panggang dari api. Ternyata di lapangan masih banyak didapatkan anomali politik demi terwujudnya demokratisasi tadi itu, ditambahkannya. Katakanlah money politic, dinasti politik, jual beli suara dan lain sebagainya itu di tengah-tengah masyarakat masih rentan dan sering terjadi di setiap momentum pilkada," paparnya. Pria kelahiran Bandung dan Alumni Ilmu Pemerintahan Universitas Padjajaran dan Magister Ilmu Politik Universitas Indonesia ini menambahkan, data Indeks Kerawanan Pemilu Pemilihan Kepala Daerah IKP Pilkada itu kurang valid sebab banyak terbukti di lapangan daerah-daerah yang dikatakan rawan atau rentan terjadinya konflik sengketa pilkada itu berbeda dengan data yang terjadi belakangan ini. "Olehnya itu kajian mengenai Pilkada serantak menurut saya selaku penelitian hal ini tentunya tidak selesai sampai disini. Karena data tersebut tidaklah sesuai maka dari itu diskusi mengenai Pilkada Serentak ini harus terus dilakukan sampai nilai jernih dari demokrasi yang awalnya Pilkada Serentak ini menjadi pendorong utamanya mampu menjadikan kita semua melek demokrasi," ujarnya. Pada tempat yang sama, Ahmad Doli Kurnia menyoroti perlunya evaluasi pilkada, permasalahannya semakin eskalatif, jika perlu pilkada dikembalikan ke DPRD. Menanggapi hal tersebut Danis T saputra menyatakan, rakyat harus diberi kesempatan untuk mengevaluasi pilkada hingga 2027. Selain itu kedamaian pilkada hanya dapat terjadi jika seluruh elemen baik sipil maupun militer bersatu menciptakan kondusifitas pilkada. (*)
