RICKY/RADAR DEPOK
SAH: Ketua KNPI Kota Depok, Friansyah bersama Bendahara KNPI Kota Depok, Akbar Husein menunjukan SK yang dikeluarkan DPD KNPI Jabar di bilangan Margonda Kecamatan Beji, Rabu (14/3).
DEPOK – Ketua DPD Komite Nasiona Pemuda Indonesia (KNPI) Kota Depok, Friansyah mengklaim bahwa pengurusan KNPI yang diketuai dirinya telah mendapatkan surat keputusan (SK) dari DPD KNPI Jawa Barat. “Alhamdulillah kami sudah memiliki SK, Ini menjadi salah satu bukti kami juga berkekuatan hukum dan legal,” kata Friansyah kepada Radar Depok di rumah makan bilangan Margonda Kecamatan Beji, Rabu (14/3). Keputusan DPD KNPI Provinsi Jabar dengan nomor KEP.012/DPD KNPI JABAR/III/2018 tentang pengesahan komposisi personalia Dewan Pengurus Daerah dan Majelis Muda Indonesia KNPI Kota Depok Periode 2018-2021 dimana posisi Ketua Friansyah, Sekretaris Jimmy Falentino dan Bendahara Akbar Husein. “Stuktur kepengurusan lainnya terlampir di SK ini,” terang Friansyah. Ia mengatakan, salinan SK tersebut akan dilayangkan ke instansi dan dinas terkait, untuk menunjukan eksistensi dan legalitas dari KNPI yang ia pimpin hingga tahun 2021 mendatang. “Saya sudah instruksikan pengurus untuk mengirimkan SK ke Walikota, Wakil Walikota, Disporyata, Kesbangpol dan lainnya,” papar Friansyah. Saat ini, ia meminta agar orang lain tidak berbicara sah atau tidak sah mengenai kondisi KNPI yang saat ini terjadi di Kota Depok. Sebab, seluruhnya merupakan anak bangsa yang nantinya meneruskan tongkat estafet kepemimpinan selanjutnya. “Mari sama-sama membuat program yang bermanfaat dan berguna untuk memajukan bangsa. Pemuda hanya melaksanakan, mari bantu kami menggali potensi dan memajukan pemuda Depok,” ucap Friansyah. Sementara, Bendahara Umum, Akbar Husein menambahkan, ia menyayangkan pernyataan Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata (Disporyata), Wijayanto yang menyatakan tidak mengakui adanya KNPI tandingan. Padahal, belum mengetahui sejarah dan asal usul sampai terselenggaranya Musyawarah Daerah Luarbiasa (Musdalub) untuk DPD KNPI Kota Depok. Bahkan, dari pusat hingga Jabar sendiri ada dua kepengurusan KNPI. "Tidak sepatutnya seorang pejabat berbicara tanpa data. Harusnya kan dipelajari dan dicerna dulu sebelum mengeluarkan statment. Hati-hati itu bisa mencederai semangat pemuda yang ingin Kotanya lebih maju dari sekarang melalui organisasi KNPI," ucap Akbar. (cky)