RICKY/RADAR DEPOK
SOSIALISASI: sejumlah WBP di Rutan Kelas IIB Cilodong tengah serius mendengarkan sosialisasi dari KPU Kota Depok terkait Pilgub Jabar di Rutan Cilodong di Jalan M. Nasir No. 52 Kelurahan/Kecamatan Cilodong. DEPOK - Demi meningkatkan partisipasi pemilih pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilgub) Jabar yang akan dilakukan pemungutan suara pada 27 Juni 2018, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Depok melakukan sosialisasi ke sejumlah warga binaan pemasyarakatan (WBP) di rumah tahanan (Rutan) Kelas II B Cilodong, Jalan M. Nasir No. 52 Kelurahan/Kecamatan Cilodong. Komisioner KPU Kota Depok, Nurhadi mengatakan, pihaknya menjadwalkan ke Rutan dalam rangka sosialisasi Pilgub Jabar 2018 yang diikuti empat pasangan calon. “Kami memang tengah melakukan sosialisasi dan pendataan kepada warga binaan untuk kegiatan Pilgub Jabar yang akan dilaksanakan bulan Juni 2018 untuk memberikan fasilisasi kepada pemilih karena merupakan hak sebagai warga negara,” kata Komisioner KPU Kota Depok, Nurhadi didampingi Ketua Panwaslu setempat D Selamet P dan Kasubsi Pelayanan Tahanan Rutan Kelas IIB Cilodong, Boy G Sagara. Kegiatan ini berkaitan untuk melakukan pendataan secara lengkap terhadap administrasi WBP yang ada di Rutan Cilodong termausk sosialisasi tahapan kegiatan pemungutan suara yang nantinya akan dilaksanakan di Rutan ini sehingga semua warga binaan memiliki hak yang sama dalam pesta demokrasi tersebut. Menurut dia, kegiatan ini tidak lain untuk mensukseskan kegiatan Pilgub Jabar  2018 serta menginformasikan ke empat pasangan calon yang akan mengikuti Pilgub tersebut. “Tidak itu saja bagi warga binaan yang belum melakukan verifikasi perekaman tentunya jajaran Disdukcapil juga akan dilibatkan melakukan perekaman dalam waktu dekat untuk itu dilakukan pendataan administrasi di Rutan Cilodong,” tutur Nurhadi. Sementara, Ketua Panwaslu Kota Depok, Dede Selamet Permana menjelaskan, warga binaan disini merupakan warga negara yang berhak memilih sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. “Tanpa partisipasi dari warga binaan kami akan kesulitan. Karena data warga binaan sudah ada di tingkat provinsi maka ini menjadi kepentingan Jawa Barat dan nasional. Untuk itu kami berharap kepada warga binaan berpatisipasi aktif secara maksimal,” ucap Dede. (cky)