RICKY/RADAR DEPOK
BERKANTOR: Presiden Direktur PT Azzam Albaesuni, Mukhlis Effendi saat berada di ruang kerjanya, yang beralamat di Kampung Serab, Gang Kembang Dua, Kelurahan Tritajaya, Sukmajaya, Rabu (12/4). DEPOK - Penyelenggara tour and travel biro perjalanan haji dan umrah mengapresiasi aturan baru Kementerian Agama (Kemenag) terkait penyelenggaraan umrah. Sebagaimana diketahui, Kemenag telah menerbitkan regulasi baru terkait penyelenggaraan ibadah umrah. Regulasi itu tertuang dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah. Terbitnya PMA ini, otomatis menggantikan aturan sebelumnya, yaitu PMA Nomor 18 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah Presiden Direktur PT Azzam Albaesuni, Mukhlis Effendi mengatakan, peraturan Kemenag ini sangatlah bagus untuk melindungi jamaah. Kata dia, kini setiap jamaah ketika mendaftar, akan dilengkapi dengan kuitansi untuk tanda terima pembayaraan jamaah. Kuitansi juga akan digunakan oleh pihak imigrasi dalam pembuatan paspor. “Setelah jamaah mendapatkan kuitansi, kami membuka log in user id. Nama jamaah, berangkat kapan, nanti dibaca langsung oleh Kemenag,” tutur Muchlis kepada Radar Depok, Rabu (11/4). Sehingga, lanjut Ketua Depok Lawyer Club (DLC) ini, pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh oknum travel, seperti tidak berangkat atau mengalami keterlambatan, bisa selalu dipantau oleh Kemenag. “Aturan ini baru diberlakukan oleh Kemenag. Semua jamaah yang mendaftar bisa mengecek di aplikasi Umrah Cerdas. Disana bisa melihat travel yang berizin atau tidak, termasuk jadwal keberangkatan,” terangnya. Ia sangat mengapresiasi langkah Kemenag yang membuat aplikasi ini, karena dengan banyaknya travel yang menawarkan harga murah untuk umroh dan dibawah harga standar dari travel umroh resmi. Selain merusak harga, juga riskan menjadi penipuan para jamaah. Kemudian, ketegasan Kemenag sangat bagus kepada travel yang tidak memiliki izin dengan menindak tegas. Dari sini juga diharapkan tidak ada lagi penyalahgunaan uang jamaah. Tidak boleh lagi ada penjualan paket umrah menggunakan skema ponzi, sistem berjenjang, investasi bodong, dan sejenisnya yang berpotensi merugikan jamaah. “Juga jadwal keberangkatannya pun paling lama enam bulan. Ini sangat meminimaliris permasalahan-permasalahan yang dihadapi saat ini,” ujarnya. Saat ini, Kemenag juga telah memanggil travel-travel umroh resmi melalui asosiasi Apurindo (perkumpulan dari seluruh travel di Indonesia) untuk disosialisasikan. Karena aturan tersebut sudah diberlakukan di April ini. “Kami sudah menginformasikan ke cabang, dan harus menggunakan logo travel kami. Yang berbentuk yayasan sudah tidak boleh, kecuali yang telah memiliki izin penyelenggara umrah. Di Azzam Albaesuni paling dekat, akan memberangkatkan 67 jamaah di 26 April,” pungkasnya. (cky)