AHMAD FACHRY/RADAR DEPOK
DIKELUHKAN MASYARAKAT: Sejumlah kendaraan terjebak kemacetan di Jlan Margonda Raya, Kota Depok. Masalah kemacetan tersebut sampai saat ini masih belum bisa diatasi oleh pemerintah kota, walaupun sudah dengan berbagai cara untuk mengatasi hal tersebut. DEPOK -‎ Seiring bertambahnya volume kendaraan, tentu berimbas kepada kemacetan di Kota Depok. Belum lama ini, muncul wacana penerapan Electronic Road Pricing (ERP), di Jalan Margonda dan alternatif lain. Program ini mirip dengan penerapan sistem ganjil-genap. Namun, hanya diberlakukan pada akhir pekan saja. Mengingat kemacetan di Jalan Margonda kerap terjadi di akhir pekan. Akan tetapi, wacana tersebut belakangan belum disampaikan secara resmi ke DPRD Kota Depok. Ketua DPRD Kota Depok, Hendrik Tangke Allo mengatakan, sampai saat‎ ini belum mendapat informasi resmi soal wacana yang dilontarkan Pemprov Jawa Barat. Namun menurutnya, program itu bukan ide yang ngawur. "Hanya saja, harus diperhatikan dulu kesiapannya. Itu boleh saja dan rencana bagus tapi harus dipikirkan solusi lainnya bagaimana," kata pria yang akrab disapa HTA ini kepada Radar Depok. Politikus PDI Perjuangan ini menekankan, jika benar ERP mau diterapkan, maka yang harus disiapkan adalah soal alternatif jalan lain untuk pengguna non berbayar. Sebab, jika Jalan Margonda dibuat pemisahan antara berbayar dan non bayar, maka akan sangat mustahil. "Sudah ada jalur alternatifnya belum? Lalu bagaimana soal kajiannya?," tanyanya. Dia menuturkan, ERP di Jalan Margonda hanya akan membuat kemacetan baru di titik lain. Karena pengendara lain akan mencari alternatif jalan yang tidak berbayar. "Sama saja hanya memindahkan kemacetan saja. Jalan Margonda bisa jadi tidak macet, tapi kemacetan bisa jadi ada di titik lain," ungkapnya. Anggota Komisi C DPRD Depok, Sri Utami menutukan, kajian terhadap Jalan Margonda mutlak dilakukan sebelum penerapan ERP. Saat ini kata dia, ‎secara umum kondisi margonda saat ini memang sering mengalami kemacetan panjang terutama di jam-jam sibuk. "Keterlambatan pembngunan infrastruktur transport publik yang nyaman, aman, terintegrasi, dan terjangkau kita saksikan dampaknya saat ini," katanya. Hal ini diiringi kemudahan kepemilikam kendaraan pribadi serta maraknya transportasi online. Jadi, katanya, pendekatan penyelesaiannya harus terintegrasi‎. "Pelebaran jalan bisa jadi opsi tapi tidah boleh mengorbankan jalur hijau di tengah. Karena itu jalur supply oksigen dan penyerapan polusi yang intensitasnya cukup pekat pada jam-jam padat," ungkapnya. Solusi sementara, adalah dengan membongkar separator jalur lambat dan cepat. Tujuannya, kata dia, agar kapasitas jalan bisa sedikit lebih lebar. "Jika feasibitasnya baik ERP bisa saja diterapkan tapi tujuannya bukan untuk peningkatan PAD tetapi untuk mengalihkan preferensi masyarakat pada jam sibuk dan agar lebih merata penyebarannya di jam-jam lain," pungkasnya. (cky)