IST FOR RADARDEPOK
KOMPAK: Calon Gubernur Jawa Barat, Deddy Mizwar saat menghadiri baksos Partai Perindo Kota Depok, di Cilodong, pekan lalu. DEPOK - Wacana Pemprov Jawa Barat untuk menerapkan Electronic Road Pricing (ERP) atau jalan berbayar di Jalan Margonda masih menjadi polemik, khususnya bagi warga Kota Sejuta Maulid ini. Untuk itu, Calon Calon Gubernur (Cagub) Jawa Barat, Deddy Mizwar mengatakan bahwa kebijakan yang masih menuai kontroversi di masyarakat seperti ERP di jalan Margonda Raya tidak bisa dilanjutkan. "Silakan berunding dengan Walikota Depok dan Gubernur Jawa Barat kalau memang kontroversi di masyarakat, tidak bisa berlanjut kalau begitu," kata Deddy saat menghadiri Baksos Partai Perindo di Kecamatan Cilodong, Jumat (13/4). Cagub yang akrab disapa Demiz itu mengungkapkan jika terpilih menjadi Gubernur Jawa Barat dirinya akan mengkaji ulang kebijakan penerapan ERP di wilayah kota Depok. "Lihat dulu maksudnya saya kan belum jadi gubernur. Persoalanya apa kan gitu, nanti Gubernur dan Wali Kota Depok itu. Kalau saya jadi Gubernuar akan dibahas, kalau itu memang baik lakukan," tuturnya. Ia menilai wacana kebijakan ini ditanggapi secara emosional oleh masyarakat sebab saat ini belum ada sosialisasi yang diberikan pemprov Jabar terhadap masyarakat. "Seakan akan semuanya emosional. Masyarakat juga belum ada sosialisasi udah emosi belum sosialisasi seakan-akan sudah bakal jadi sosialisasi dulu dong," lanjutnya. Demiz menyebut kurangnya komunikasi menjadi penyebab kontroversi di masyarakat terjadi. Sehingga di harapkan kedepanya komunikasi antara pemerintah dan masyarakat bisa berjalan dengan baik. "Tidak masyarakat menolak kalau dijelaskan dengan baik, soalnya permasalahn bangsa yang paling besar saat ini ada peraoalan komunikasi," pungkas Demiz. (cky)