RICKY/RADAR DEPOK
KOMPAK: Komisioner KPU Kota Depok dan PPS serta PPK saat Raker Pengelolaan dan Pendistribusian Logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018 di Gedung Sekarpeni Jalan Siliwangi Raya Kelurahan Depok, Pancoranmas, Senin (7/5). DEPOK - Tahapan logistik merupakan fase penting dan krusial dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum. Karenannya di Pilgub Jabar 2018, KPU Kota Depok mempersiapkan perencanaan yang baik dan optimal. Hal tersebut disampaikan Komisioner KPU Kota Depok, Nana shobarna dalam Rapat Kerja Pengelolaan dan Pendistribusian Logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018 di Gedung Sekarpeni Jalan Siliwangi Raya Kelurahan Depok, Pancoranmas, Senin (7/5). Nana yang merupakan Koordinator Divisi Umum, Keuangan dan Logistik KPU Kota Depok ini menjelaskan, tepat 50 hari menjelang pemungutan suara di TPS pada tanggal 27 Juni 2018, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Depok melaksanakan Raker Logistik bersama penyelenggara Adhoc di tingkat PPK dan PPS. "Yang ikut Raker 74 orang dari Anggota PPK dan PPS yang membidangi logistik," kata Nana kepada Radar Depok. Menurut Nana, tahapan logistik adalah menjadi bagian tahapan yang penting dan krusial karena memiliki makna dan peran yang luar biasa. Pemilihan kepala daerah dalam hal ini Pilgub Jabar, sejatinya adalah konversi suara menjadi kursi, dan mekanisme itu melalui logistik. Karena logistik menjadi bagian yang penting, lanjut Nana, maka perlu dipersiapkan dan dilakukan perencanaan yang baik dan optimal mulai dari perencanaan, pengadaan, pengesetan, pengepakan, pengelolaan, pendistribusian sampai dengan pengembalian ke gudang harus dilakukan secara maksimal. "Oleh karena itu, hari ini kita mengadakan kegiatan Rapat Kerja ini tiada lain dan tiada bukan tujuannya adalah untuk mempersiapkan segala hal yang berkaitan dengan manajemen logistik agar terkelola dengan baik," terangnya. Sementara, Komisioner KPU Kota Depok Nurhadi dalam arahannya menyampaikan, suksesnya kegiatan tahapan Pilgub Jabar ini harus didukung oleh SDM penyelenggara ad hoc yang mumpuni, karenanya PPK/PPS harus terus berupaya untuk meningkatkan kapasitas masing-masing dirinya, agar semua dapat berjalan dengan baik. "Disamping SDM yang mumpuni, kebersamaan dan persatuan diantara sesama penyelenggara ad hoc harus terus dipupuk dan dibina, karena semua penyelenggara adalah satu kesatuan yang tak terpisahkan dari semua tahapan yang ada," ucap Nurhadi. Komisioner KPU Kota Depok Ahmad Arif dalam arahannya menegaskan perlu ketelitian dan kecermatan dalam bekerja, agar semua tahapan termasuk tahapan logistik ini dapat terkelola dengan baik. "Jangan sampai ada hal-hal yang tidak diharapkan dalam penyelenggaraan ini terjadi, apalagi yang berkaitan dengan masalah hukum. Harus diantisipasi sedini mungkin semua berjalan sesuai dengan koridor dan ketentuan hukum yang ada," kata Arif. (cky)