Program Kemensos RI untuk Entaskan Kemiskinan, Pemerintah Design Perlindungan Sosial Komprehensif

redaksi01

- Kamis, 25 Oktober 2018 | 09:24 WIB

Ditjen. Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos RI
LAPORAN : Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita didampingi Sekjen Kemensos Hartono Laras (kiri) dan Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemenso RI Harry Hikmat (kanan) memamparkan capaian kinerja 4 tahun pemerintahan JKW-JK bidang sosial di kemensos,hari ini.

Pemerintahan Jokowi-JK secara serius menggarap strategi kebijakan pengurangan kemiskinan dan ketimpangan yang bertujuan untuk pengurangan beban orang miskin serta peningkatan pendapatan orang miskin dan rentan yaitu 40 persen penduduk terbawah.

Laporan : Ricky Juliansyah

Badan Pusat Statistik (BPS) merilis jumlah penduduk miskin di Indonesia per Maret 2018 adalah 25,95 juta penduduk, turun 630 ribu penduduk dibandingkan September 2017 sebesar 26,58 juta penduduk. Turun 1,82 juta penduduk dibandingkan Maret 2017 sebesar 27,77 juta penduduk. Prosentase penurunan kemiskinan turun menjadi 9,82 persen pada Maret 2018 dari 10,12 persen pada September 2017 atau dari 10,64 persen pada Maret 2017. “Strategi disusun dengan membangun sistem perlindungan sosial yang komprehensif salah satunya melalui restrukturisasi bantuan sosial melalui perluasan cakupan dan peningkatan desain program,” kata Direktur Jenderal perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial Harry Hikmat di Jakarta, Rabu. Harry menjelaskan, capaian ini menurut BPS disebabkan bansos tunai meningkat 87,6 persen. Jumlah penerima PKH tahun 2017 sebanyak 6 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan meningkat hingga 10 juta KPM tahun 2018, pada tahap I bulan Februari dan tahap II bulan Mei telah disalurkan tepat waktu sebanyak 98,7% dan penyaluran program beras sejahtera (Rastra) dan Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) pada kuartal I 2018 sekitar 95% telah dilaksanakan sesuai jadwal. Menurut Harry, salah satu program prioritas nasional untuk penanganan kemiskinan adalah Program Keluarga Harapan (PKH). Ada lima tujuan PKH yaitu meningkatkan taraf hidup KPM, mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan, menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dalam mengakses layanan kesehatan, pendidikan serta kesejahteraan sosial, mengurangi kemiskinan dan kesenjangan, dan mengenalkan manfaat produk dan jasa keuangan formal kepada KPM. Pada era pemerintahan Jokowi-JK tahun 2014, cakupan jumlah KPM mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2015 menyasar 3,5 juta KPM kemudian cakupan terus diperluas pada tahun 2016 menjadi 6 juta KPM dan tahun 2018 meningkat signifikan menjadi 10 juta KPM. “Tahun 2014 anggaran bansos PKH sebesar 5,6 triliun. Presiden Jokowi menjadikan PKH sebagai program prioritas nasional dalam upaya penanggulangan kemiskinan, sehingga anggaran bansos PKH meningkat tajam pada tahun 2018 menjadi 19,4 triliun,” papar Dirjen. Badan Kebijakan Fiskal merilis efektifitas bansos pada tahun 2014 – 2015, bahwa Program Keluarga Harapan (PKH) dinilai paling efektif dalam menurunkan gini ratio (-0,04) dan penurunan angka kemiskinan (-0,15), walaupun anggaran lebih kecil dari bantuan sosial dan subsidi lainnya, PKH berdampak paling besar terhadap penurunan gini ratio dan angka kemiskinan. “Hal ini menjadi salah satu pertimbangan perluasan sasaran KPM,” tutur Harry. Berbagai upaya yang telah dilakukan menunjukkan dampak yang signifikan terhadap korban bencana khususnya kelompok rentan mendapatkan kebutuhan dasar pada saat tanggap darurat, pemulihan dan penguatan sosial pasca bencana bagi korban bencana serta masyarakat kembali berfungsi sosial. Komitmen pemerintah dalam strategi pengurangan kemiskinan dan ketimpangan dilakukan secara serius, "Dengan berbagai strategi program perlindungan sosial tersebut, diharapkan target Presiden RI bahwa tingkat kemiskinan pada tahun 2019 akan turun lagi ke 8,5 persen hingga 9,5 persen akan tercapai", tutup Harry. (*)

Program Kemensos RI untuk Entaskan Kemiskinan, Pemerintah Design Perlindungan Sosial Komprehensif

Pemerintahan Jokowi-JK secara serius menggarap strategi kebijakan pengurangan kemiskinan dan ketimpangan yang bertujuan untuk pengurangan beban orang miskin serta peningkatan pendapatan orang miskin dan rentan yaitu 40 persen penduduk terbawah.

Laporan : Ricky Juliansyah

Tags

Terkini

Terpopuler

5 Ketua Yayasan Berebut Kursi Ketua BMPS Kabupaten Bogor

Terpilih dalam Musda, Usep Nukliri Pimpin BMPS Kabupaten Bogor

Nikita Willy Lanjutkan Kerja Sama Tahun Ketiga Bersama Miyako, Kini Hadir di Kategori Rice Cooker

Gak Cuma Jago Liputan! IJTI Pokja Wartawan Depok Angkat Piala Kapolda Cup 2025, Berhasil Sabet Juara 3

Program MBG Berhasil Menjangkau 50 Juta Lebih Penerima Manfaat, Gizi Kuat Ekonomi Bangkit!

Sentuhan Seni Religi di Lapas Cibinong, Hadroh dan Marawis jadi Media Pembinaan Warga Binaan

BRI Warung Buncit Renovasi TK Adhyaksa XXI Jakarta

Tak Hanya Bantuan Dana, Pemerintah Percepat Layanan Administrasi Gratis dan Hunian Korban Terdampak Bencana

Mendagri Tito Dampingi Presiden Prabowo Meninjau Sejumlah Lokasi Terdampak Bencana di Sumatera Barat

OPADI Sasar Ribuan Warga Depok, Camat Sawangan : Yang Semula Berkisar Rp96 Ribu, Kini Cuma Rp40 ribu