RICKY/RADAR DEPOK
RAPAT : Jajaran Komisioner Bawaslu Jabar dan Kota Depok saat menggelar Rakernis Pengawasan DPTHP, Fasilitas APK dan BK peserta Pemilu 2019 di Hotel Bumi Wiyata, Jalan Raya Margonda, Kecamatan Beji. DEPOK – Berlarutnya penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan 2 (DPTHP-2) Jawa Barat, membuat Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Barat mengambil sikap tegas. Mereka meminta agar KPU dapat melaksanakan seluruh rekomendasi yang diberikan Bawaslu di tiap kabupaten/kota. Hal tersebut disampaikan Komisioner Bawaslu Jawa Barat, Zaki Hilmi disela Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Pengawasan DPTHP, Fasilitas APK, dan BK Peserta Pemilu 2019, di Hotel Bumi Wiyata, Kecamatan Beji. “Saya ingin mendorong KPU ditiap tingkatan kabupaten/kota  melaksanakan seluruh rekomendasi yang diberikan Bawaslu. Jadi ada pemilih yang belum masuk (DPT), ada juga pemilih yang seharusnya tidak masuk, tapi masih masuk, dengan alasan pindah domisili atau pindah status,” kata Zaki kepada Radar Depok. Koordinator Divisi Pengawasan Bawaslu Jawa Barat ini melanjutkan, KPU juga harus mengakomodir pemilih pemula, agar mereka bisa masuk ke DPTHP-2 karena memiliki hak konstitusional yang sama, sambil menunggu batas akhir di 30 Desember. “Karena bagaimana pun di UU Nomor 7 disyaratkan memiliki KTP elektronik, tetapi untuk saat ini pastikan seluruh inventarisir kepada pemilih pemula itu juga sudah masuk dalam DPTHP-2,” ucap Zaki. Zaki menjelaskan, problematika Sidalih pada IT yang sering error, baik server yang sering on off dalam menginput data sehingga menghambat sekali. Sehingga, hal tersebut juga harus mendapat perhatian khusus dari KPU. “Disamping itu, juga memang beberapa daerah, seperti Depok merupakan masyarakat urban yang cukup dinamis, tentu kami mendorong kepada masyarakat untuk berperan aktif untuk melakukan pengecekan, apakah sudah masuk atau belum di DPT,” pungkasnya. (cky)