IST Anggota Fraksi DPRD Jabar, Imam Budi Hartono. 95 Persen Tidak Setuju DEPOK – Anggota Fraksi DPRD Jabar, Imam Budi Hartono membuat polling untuk menanyakan kepada masyarakat terkait Raperda Kenaikan Pajak Kendaraan Baru (BBNKB1) dari 10 persen menjadi 12,5 persen. Hasilnya sekitar 95 persen menolak adanya kenaikan pajak. Imam Budi Hartono yang masuk dalam anggota Pansus 7 DPRD Jabar ini menjelaskan, dirinya membuat polling di PollingKita.com pada 8 Januari 2019 dan diikuti 1.048 responden, di mana sebanyak 996 suara menyatakan menolak kenaikan pajak dan hanya lima persen atau 52 suara setuju adanya kenaikan. “Jumlahnya sangat signifikan, hanya 5 persen yang setuju, sisanya menolak,” kata Imam Budi Hartono kepada Radar Depok, Senin (14/1). Ia menjelaskan sistem polling tersebut tidak bisa melakukan berulang kali, sebab, ada pemeriksaan duplikasi didasarkan pada alamat IP pemilih, dan pennyedia Web tidak mentolerir tiap kecurangan yang dilakukan, dan akan menganulir semua suara yang berindikasi dilakukan oleh bot. “Jadi ini murni suara dari masyarakat, mereka tidak ingin adanya kenaikan pajak di BBNKB1 ini,” tuturnya. Sebelumnya, Ia melihat, spirit Raperda ini hanya mengejar kenaikan dari 10 persen ke 12,5 persen berpotensi menambah pendapatan BBNKB1, yakni sekitar Rp1,2 trilyun, jika diberlakukan selama 12 bulan. Politisi PKS ini menilai hal tersebut salah, seharusnya Raperda dibuat dalam rangka mensejahterakan rakyat, bukan sebaliknya membuat susah rakyat. “Bahkan di Jawa Timur target kenaikan pajak BBKBN1 menjadi 15 persen tidak berhasil, karena banyak konsumen lari ke provinsi lain. Lantaran BBNKB1-nya hanya 10 persen, seperti di DKI Jakarta. PAD bukannya bertambah, malah menurun. Sehingga di Jawa Timur keluar Peraturan Gubernur keringanan biaya BBNKB1 menjadi 10 persen lagi,” ungkapnya. Terlebih, sambung Imam Budi Hartono yang kembali maju sebagai Caleg DPRD Jabar Dapil Jabar VIII (Kota Depok-Kota Bekasi) nomor urut 2 ini, Jawa Barat yang dekat dengan DKI Jakarta. Jika DKI Jakarta masih memberlakukan BBNKB1 sebesar 10 persen, pasti banyak warga Jawa Barat yang akan beralih ke Jakarta. Apalagi kondisi rakyat sekarang semakin susah, kenaikan pajak bukanlah kebijakan yang benar, terutama untuk motor sebagai kendaraan rakyat atau alat untuk mencari nafkah. “Saya tentu sangat tidak setuju adanya dinaikan. Kalaupun Pemprov memaksa menaikan pajak, maka harusnya hanya untuk roda empat. Kalau dipaksa lagi, tolong program Pemprov untuk SMA/SMK gratis bisa dilaksanakan agar manfaatnya bisa langsung dirasakan masyarakat,” pungkasnya. (cky)