Supariyono
Wakil Ketua DPRD Kota Depok   DEPOK – Tiga tahun kepemimpinan Walikota Depok, Mohammad Idris dan Wakil Walikota Depok, Pradi Supriatna masih belum mampu menghadirkan program untuk warga di perkampungan padat penduduk. Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua DPRD Kota Depok, M. Supariyono saat dihubungi Radar Depok, Selasa (19/2).   “Karena mereka tidak punya fasos dan fasum, padahal seharusnya di perkampungan padat pemerintah itu hadir,” kata Supariyono.   Ia mencontohkan, program posyandu, karena di perkampungan tidak memiliki fasos dan fasum akhirnya tidak dibangun oleh pemerintah. Padahal, keberadaan posyandu di wilayah tersebut sangat dibutuhkan, berbeda dengan di perumahan  elit.   “Di sana ada posyandu juga yang datang sedikit, karena kalau ada apa-apa, mereka langsung ke rumah sakit atau ke dokter,” tuturnya.   Kemudian lapangan olahraga, mereka tidak bisa memiliki lapangan olahraga. Sementara di perumahan lapangan olahraganya bagus, dan anak-anak perumahan bisa bermain dan berolahraga. Sedangkan anak-anak di perkampungan, karena tidak memiliki fasos fasum tidak bisa berolahraga.   Dari sini, ada dampak negatif yang ditimbulkan, seperti prilaku negatif remaja. Kemudian, taman di perkampungan juga tidak ada dan lagi-lagi karena tidak ada fasos fasum.   “Anak-anak di perkampungan jadi main gadget dan tidak jelas, akhirnya tumbuh tanpa hak-haknya terpenuhi,” geram Supariyono.   Demikian juga dengan fasilitas wifi di perumahan bisa dipasangkan, sementara di perkampungan penduduk tidak dipasang lantaran tidak ada fasos fasum. Padahal, di perumahan masing-masing rumah banyak yang sudah memasang wifi sendiri.   “Di perkampungan kan tidak ada orang pasang wifi, kalau pun mau menggunakan internet, mereka membeli paket sendiri, bisa dibayangkan bisa sekian puluhan juta rupiah yang dihabiskan untuk membeli paket bagi mereka yang tinggal di perkampungan,” terangnya.   Hal ini, sambung politisi PKS ini, yang dia maksud ketidakadilan dalam program. Jadi, pemerintah tidak hadir di perkampungan. Untuk itu Supariyono berharap, ada perubahan kebijakan.   “Yang di perumahan tetap diperhatikan. Tapi di perkampungan, pemerintah harus membelikan fasos fasum. Ini bisa bertahap, seperti di tahun pertama pengadaan tanahnya dulu, di tahun kedua baru pembangunannya,” imbuhnya.   Menurut Supariyono, jika penduduk di perkampungan tidak pernah disentuh, mereka akan selamanya tertinggal, sementara di penduduk di perumahan terus berlari. Hal ini juga akan menyebabkan gini rasio semakin besar.   “Terakhir gini rasio kita 0.39 persen, kita harus perkecil lagi jarak antara si miskin dan si kaya. Kemudian, hal ini juga akan menghambat pertumbuhan indeks pembangunan masyarakat (IPM),” pungkasnya. (cky)