WAWANCARA : Anggota Dewan Pengarah BPN Prabowo-Sandiaga, Fadli Zon saat diwawancarai wartawan usai menghadiri buka puasa bersama Pondok Pesantren Bogor di Taman Bunga Wiladatika, Kelurahan Harjamukti, Cimanggis, Jumat (10/5). Foto: RICKY/RADAR DEPOK RADARDEPOK.COM, DEPOK - Anggota Dewan Pengarah Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga, Fadli Zon mempersoalkan proses verifikasi yang dilakukan KPU RI. Hal tersebut diungkapkan usai menghadiri buka puasa bersama Pondok Pesantren Bogor di Taman Bunga Wiladatika, Kelurahan Harjamukti, Cimanggis, Jumat (10/5) Fadli mengemukakan dari hasil inspeksi mendadak (sidak) yang dilakukan beberapa waktu lalu, cara Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengoreksinya hanya melalui media sosial WhatsApp (WA). "Jadi KPUD itu kalau ada yang salah di whatsapp lah sama pusat, kalau WhatsApp-nya nggak kebaca ya nggak dikoreksi. Jadi ini kan apa namanya kalau bukan amatiran," kata Fadli Zon saat diwawancara. Tentunya hal ini, lanjut Fadli, akan sangat berdampak pada hasil rekapitulasi suara yang juga harus dievaluasi. Ia juga menilai, proses penghitungan berjenjang yang dilakukan KPU RI sangat rawan terjadi seperti kecurangan, pemindahan, penambahan, penggelembungan angka dan sebagainya. "Kan katanya penghitungan berjenjang, nanti kita lihat nanti penghitungannya. Jadi kecurangan ini memang luar biasa massif, sistemik, sistematis, dan terstruktur menurut saya," jelasnya. Wakil Ketua DPR RI itu juga menyebutkan, bahwa KPU RI sebagai lembaga amatir. Pasalnya, dalam melaksanakan penghitungan hasil suara Pemilu 2019 dengan mengunakan Sistem Penghitungan (Situng) memiliki tingkat kerawanan yang mudah ditembus. "Yang saya sidak ke KPU kemarin (beberapa waktu lalu) itu, Situng sistemnya bermasalah. Terlihat sekali KPU amatiran, karena menggunakan servernya itu tidak ISO 27001, sehingga tingkat keamanan rawan untuk ditembus," kata dia. Ia juga mengatakan, sistem KPU dalam hal memasukan data juga bermasalah. Misalnya, ketika menginput data suara sebanyak satu juta, hasilnya di satu TPS itu tetap bisa masuk. Padahal, kata Fadli Zon, ada batasnya untuk satu TPS itu 300. Sehingga, seharusnya yang di bawah 500 dan ada rumusnya sederhana. Kesalahan dalam menginput data, ujarnya, juga banyak ditemukan oleh masyarakat. Adanya temuan tersebut, menurut Fadli, merupakan hal yang memalukan. "Kelihatan sekali amatiran sehingga banyak kesalahan yang ditemukan masyarakat, dan disebarluaskan melalui sosial media ini kan sangat memalukan," ujarnya. Fadli menegaskan, semua temuan tersebut KPU RI harus dievaluasi secara besar-besaran. "Saya akan sampaikan pada KPU, dan ini akan menjadi evaluasi yang luar biasa bagaimana Situng seperti itu juga bisa dilakukan dengan cara yang sangat amatiran," tandasnya. (cky)