Imam Budi Hartono RADARDEPOK.COM, DEPOK – Anggota DPRD Jawa Barat, Imam Budi Hartono berharap polemik retribusi parkir yang dikenakan Universitas Indonesia dapat diselesaikan dengan bijak. Sehingga tidak mengorbankan salah satu pihak. “Harus ada keputusan bijak untuk mengakhiri polemik tersebut,” tutur Imam Budi Hartono kepada Radar Depok, Kamis (18/7). Ia pun mengapresiasi atas inisiatif pihak UI yang berkoordinasi dan mengadakan pertemuan dengan LPM se-Kecamatan Beji. Namun, pertemuan tersebut juga harus melibatkan mahasiswa dan juga Pemkot Depok. “Sayangnya tidak ada perwakilan mahasiswa dan Pemkot Depok yang diikutkan ya,” papar dewan yang akrab disapa IBH. Dari alasan pemberlakuan kebijakan, mulai dari keberpihakan terhadap lingkungan, pengendalian dan bukan pelarangan yang keluar atau masuk, keamanan, pendanaan yang akan digunakan untuk membangun infrastruktur. “Dan poin terakhir dari informasi yang saya dapat, dikembalikan lagi ke masyarakat (Kegiatan, operasional, Sarpras) secara reguler dan teratur. Di poin ini, saya meminta agar pihak UI bisa lebih terbuka apa yang akan diperbuat untuk warga, agar kita semua bisa mengevaluasi tingkat keberhasilannya,” kata IBH. Kemudian, sambung IBH,  khusus untuk mahasiswa,  mungkin paling banyak yang akan dirugikan karena mereka yang memang hampir tiap harinya ke UI untuk kegiatan perkuliahan dan lainnya. “Dari haril pertemuan dengan LPM se-Beji, saya lihat belum ada poin untuk itu, makanya saya menyayangkan pertemuan tersebut tidak melibatkan mahasiswa,” pungkasnya. (cky)