PENDAPAT: Anggota Panitia Khusus (Pansus) VII DPRD Jawa Barat (Jabar), Imam Budi Hartono akan molor. FOTO : ISTIMEWA RADARDEPOK.COM, BANDUNG - Deadline Raperda RTRW yang jatuh pada 31 Juli 2019, menurut Anggota Panitia Khusus (Pansus) VII DPRD Jawa Barat (Jabar), Imam Budi Hartono akan molor. Hal itu dikarenakan masih banyak materi-materi yang masih menggantung. "Pada Rapat Pansus VII yang digelar Senin (29/9) banyak pertanyaan yang disampaikan. Tetapi, karena tidak ada ASN eselon 2 yang hadir, jadi banyak hal yang menggantung," ucapnya. Ia mengaku kecewa dan menyayangkan peraturan yang sangat penting, setiap rapat hanya dikomandoi oleh eselon 4, dimana mereka bukan pengambil kebijakan. "Ketika ditanya kemana Kepala Bapeda, jawabannya sedang di Australia. Entah apa yang sedang dikerjakan di sana, mungkin ikut-ikutan Ridwan Kamil yang viral sedang jalan-jalan ke Eropa bersama Bima Arya (Walikota Bogor, red)," ujar IBH. Berbeda dengan Raperda lainnya, Aleg yang digadang-gadangkan bakal masuk bursa Pilkada Kota Depok 2020 mendatang ini menyambung, di Perda ini selain ayat per ayat yan menjadi pembahasan, tapi lampiran dalam bentuk peta dari Badan Informasi Geospasial (BIG) dan indikator kerja juga hal yang sangat penting untuk dibahas. "Ruh nya tuh di situ untuk Perda RTRW. Peta itu bisa menjadi acuan yang kita harapkan dapat menjawab berbagai persoalan terkait tata ruang wilayah. Karena dengan peta dari BIG ini kita mendapatkan gambaran yang utuh bagaimana pola dan tata ruang dalam Raperda yang kita susun," terang IBH. Sehingga, ia menuding, Perubahan RTRW Jabar kali ini sarat muatan pemerintah pusat dan kepentingan Gubernur Jabar, Ridwan Kamil. "Ya semoga tidak ada pesanan dari pihak tertentu, yang ingin mengambil keuntungan dari di sah kannya Raperda ini," pungkasnya. (cky)