RAPAT : Anggota Fraksi PKS DPRD Jawa Barat, Imam Budi Hartono saat mengikuti Rapat Pansus di Gedung DPRD Jawa Barat, Bandung. FOTO : DOK Imam Budi Hartono     RADARDEPOK.COM, DEPOK – Wacana pemindahan Kota Bandung sebagai Ibu kota Jawa Barat (Jabar) yang digaungkan Gubernur Jabar, Ridwan Kamil ditolak Anggota Fraksi PKS DPRD Jawa Barat, Imam Budi Hartono. Sebab, belum ada kajian yang sesuai terkait wacana tersebut. Dirinya yang juga tergabung di Pansus VII mengaku, sudah menerima draf ihwal usul pemindahan Ibu Kota Jabar ke Tegal Luar. “Namun, berdasarkan hasil kajian dari Pansus VII, kami menolak atas wacana pemindahan Ibu Kota Jabar ke Tegal Luar. Bahkan, langsung mencoret draf tersebut. Sebab, belum ada kajian mendalam,” tuturnya kepada Radar Depok, Jumat (30/8). Kata dia, dalam rapat Pansus, Ridwan Kamil menyampaikan argumentasi terkait pemindahan itu. Isinya, seperti Gedung Sate tidak sesuai sebagai kantor pusat pemerintahan, lantaran kantor-kantor dinas masih menyebar di seluruh Kota Bandung. Bahkan, ada yang di Cimahi. “Sehingga, butuh tempat yang luas agar seluruh kantor dinas terkoordinir dalam satu wilayah,” cerita IBH, sapaannya. Kemudian yang kedua, kepadatan Kota Bandung membuat Gubernur Jabar sulit menyatukan kantor-kantor dinas. Selanjutnya, dipilihnya Tegal Luar karena terdapat stasiun terakhir dari Kereta Cepat Jakarta-Bandung. Sehingga, pertumbuhannya akan lebih cepat. “Kalau kantor pemerintahan akan menjadi bagus, karena memang akan cepat pertumbuhan atau perkembangannya dari Tegal Luar. Itu alasan yang diberikan ke kami. Sehingga, ditolak,” paparnya. Ia mengatakan, draf yang diajukan tersebut dilihat Anggota Pansus VII DPRD Jabar baru sebuah pasal. Sementara, ketika anggota menanyakan alasan ke Pemprov Jabar terkait  wacana pemindahan Ibu Kota ke Tegal Luar pun belum ada kajian yang sesuai. Ia mengungkapkan, sebenarnya yang diajukan hanya satu daerah yakni Tegal Luar. Namun, seiring waktu berkembang bertambah dua daerah, Walini dan Segitiga Rebana. “Malahan kami lihat yang lebih siap itu Segitiga Rebana. Tapi kembali lagi, itu pun belum ada kajian secara ilmiah terkait pemindahan ibukota ke Segitiga Rebana, dalam hal ini Kertajati, Majalengka,” ungkapnya. Dia pun menampik bahwa wacana tersebut tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengan Daerah (RPJMD) hingga 2029. Bahkan, DPRD Jabar mencoret seluruhnya. “Kami hanya menyiapkan ruang dulu. Tapi, tidak ada secara eksplisit mengatakan Ibukota Provinsi Jabar dipindahkan ke sana. Tidak ada, kajian saja tidak ada apalagi anggaran pemindahan ibukota,” tegasnya. Atas hal tersebut, DPRD Jabar menilai Gubernur Jabar secara sepihak menyebutkan Ibukota Jabar pindah. IBH menambahkan, di DPRD sepakat tidak ada pembicaraan mengenai pemindahan ibukota. Bahkan, menurut DPRD Jabar, Ridwan Kamil terlalu gegabah mengeluarkan statemen pemindahan ibukota. “Saya lihat sih, sejak jadi Walikota Bandung, sudah menjadikan Gede Bage sebagai Kota Sumarecon bersebelahan dengan Tegal Luar. Ada hubungan apa nih Gede Bage dan Tegal Luar,” ucap IBH. (rd)   Jurnalis : Ricky Juliansyah Editor : Pebri Mulya