KOMPAK : DPC Partai Gerindra Kota Depok dan DPC PDI Perjuangan Kota Depok menggelar pertemuan tertutup, di rumah makan Betawi Ngoempoel, Beji, Senin (28/10). FOTO : ISTIMEWA   RADARDEPOK.COM, DEPOK - Direktur Democracy Electoral Empowerment Partnership (DEEP), Yusfitriadi melihat manuver yang dilakukan DPC Partai Gerindra Kota Depok saat ini, dalam posisi sedang memancing partai lain untuk bergabung dalam koalisinya. Sehingga, partai berlambang kepala Burung Garuda ini membangun komunikasi dengan PDI Perjuangan (PDIP) sejak jauh hari. Sebab, dengan bergabungnya Gerindra dan PDIP dalam konteks Depok. Artinya, tinggal menyisakan satu kekuatan besar, yakni Golkar. “Saat Gerindra resmi berkoalisi, maka akan mancing Golkar, PPP dan PKB untuk bergabung. Kalau Golkar tidak bergabung dengan Gerindra dan PDIP, maka kecil kemungkinan Golkar akan membangun koalisi sendiri bersama PPP dan PKB,” kata Yusfitriadi kepada Radar Depok, Selasa (29/10). Ia mengatakan, rezim Pilkada menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, memang tidak murni menjadi kewenangan partai politik di tingkat lokal. Sebab, kewenangan berada di tingkat pusat. Bahkan, memungkinkan jika di tingkat pusatlah yang sebenarnya menjadi kunci untuk mengambil panggung kontestasi di Pilkada. “Karena rekomendasi pencalonan menjadi kewenangan partai di tingkat pusat. Sehingga, bagi partai yang akan membangun koalisi tidak hanya mempertimbangkan kesekatan dan harmonisasi partai politik di tingkat lokal. Namun harus juga melihat kesekatan dan harmonisasi partai politik di tingkat elit,” tegas Kang Yus, sapaannya. Begitu pula dalam konteks menjelang Pilkada di Kota Depok. Logika politik sederhananya, lanjut Kang Yus, ada tiga kekuatan fraksi politik. Pertama, Gerindra, PDIP, Golkar, PKB dan PPP. Kedua, Nasdem dan Demokrat. Ketiga, PKS dan PAN. Kondisi tersebut tidak bisa dilepaskan dari dinamika politik di tingkat elit. “Karena PDIP, Gerindra, Golkar, PPP dan PKB sedang mesra-mesranya setelah penempatan pimpinan DPR, MPR, DPD dan para menteri,” lanjutnya. Adapun Nasdem, kondisi di elit tidak begitu harmonis. Dan Demokrat sampai saat ini, belum menyatakan posisinya sebagai koalisi apa oposisi. Walaupun tidak masuk ke dalam kabinet. Kemudian, PKS dan PAN sudah jelas menyatakan dirinya sebagai oposisi. Sehingga kemungkinan besar akan merembes sampai di tingkat daerah. Dengan kondisi tersebut, ia memandang akan ada kesepakatan koalisi Gerindra, PDIP, Golkar, PPP, dan PKB. Namun, jelas urusan siapa yang menjadi calon walikota dan siapa dari partai mana yang akan menempati wakilnya, tentu tidak bisa ditentukan hanya struktur partai di tingkat lokal. Namun akan melibatkan struktur partai di tingkat pusat. Tentu saja, Kang Yus menambahkan, hal ini adalah politik, kalkulator politik akan berbeda dengan kalkulator pasar, yang sudah langsung bisa memastikan hitung-hitungan. Kalkulator politik, akan tetap mempunyai perubahan angka sampai detik-detik penentuan pencalonan. “Yang perlu menjadi catatan bagi semua partai yang akan mengusung Calon Walikota ataupun Calon Wakil Walikota, gemuknya koalisi bukan jaminan sebuah kemenangan. Karena perilaku pemilih di Pilkada akan lebih melihat figur, bukan melihat partai politik,” pungkasnya. (rd)   Jurnalis : Ricky Juliansyah Editor : Pebri Mulya