Presiden Jokowi dan jajaran saat menerima komisioner KPU RI di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (11/11). FOTO : ISTIMEWA   JAKARTA - Penggunaan rekapitulasi elektronik atau e-rekapitulasi dalam hasil penghitungan suara di Pemilu tahun 2024, masih jadi pertimbangan Pemerintah. Hal ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD. Dalam pertemuan itu, katanya, KPU melaporkan hasil Pemilu 2019, persiapan Pilkada Serentak 2020 dan tata kelola kelembagaan penyelenggara Pemilu tersebut. "Tentu ada hal teknis yang dilaporkan soal pemilu serentak. Oke serentak, tetapi serentaknya seperti apa agar sesuai dengan putusan MK. Serentak tapi technically tidak memberatkan orang sampai misalnya sakit, sampai meninggal," ucap Mahfud. Dengan berbagai pertimbangan itu, maka pemerintah sedang mengkaji kemungkinan penggunaan teknologi dalam proses penghitungan suara atau memakai sistem e-rekapitulasi. Dengan begitu, suara hasil pencoblosan yang dihitung di TPS, bisa langsung terkoneksi ke data di KPU pusat. "Itu semua sedang dipertimbangkan dan apa akibatnya. Akibatnya kami akan melakukan revisi terhadap UU Pemilu maupun Pilkada yang materinya nanti akan didiskusikan," jelas mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini. Proses revisi UU tersebut tentunya harus tuntas pada 2021. Sehingga pembahasanya bisa dimulai DPR bersama pemerintah pada tahun 2020. Tujuannya untuk memberikan waktu yang cukup bagi penyelenggara Pemilu, maupun hal lainnya. "Itu untuk memberi waktu lebih banyak kepada KPU nanti menyiapkan teknis. Kedua gugatan ke MK untuk UU pemilu kalau terlalu mepet nanti berkejaran dengan waktu. Nanti begitu diundangkan masih ada waktu dua tahun. Silahkan yang masih persoalkan ke MK sehingga nanti tingal yang ringan-ringan," jelas Mahfud. (jpnn/rd)   Editor : Pebri Mulya