Ketua Komisi IV DPRD Jawa Barat, Imam Budi Hartono.   RADARDEPOK.COM, DEPOK – Komisi IV DPRD Jawa Barat merekomendasikan Gubernur Ridwan Kamil agar anggaran proyek Kalimalang dialihkan untuk pekerjaan kepentingan mendasar, seperti perbaikan daerah irigasi dan jaringan irigasi se-Jabar yang membutuhkan anggaran Rp140 miliar. Seperti yang dituturkan Ketua Komisi IV DPRD Jabar, Imam Budi Hartono. Berdasarkan inspeksi mendadak (Sidak) yang dilakukan Komisi IV ke beberapa proyek strategis Jabar, ia melihat pekerjaan proyek Kalimalang  di titik yang sama dengan pengerjaan tol Bekasi-Cawang-Kampung Melayu (Becakayu). Sehingga, menjadi hambatan kembali untuk dikerjakan tahun 2020. “Maka penganggaran proyek Kalimalang senilai Rp40 miliar, bisa dialihkan untuk pekerjaan kepentingan mendasar Jabar. Yaitu perbaikan daerah irigasi dan jaringan irigasi se-Jawa Barat yang membutuhkan anggaran sebesar Rp140 miliar,” tutur Imam kepada Radar Depok. Politikus PKS ini mengungkapkan, Ridwan Kamil mengatakan bahwa proyek Kalimalang ingin dibuat seperti di Korea. Sehingga, Pemprov Jabar rela menganggarkan proyek sebesar itu. Namun, menurut Imam, proyek tersebut untuk pencitraan saja dan manfaatnya nanti tidak akan banyak dirasakan warga Jabar. “Padahal, banyak petani di Jabar yang sedang kekeringan sawahnya, karena musim panas dan jaringan irigasinya dan daerah irigasinya sudah banyak yang rusak,” papar IBH, sapaannya. IBH melanjutkan, proyek itu pun tidak bisa diserap secara baik. Sebab, hanya mampu diserap Rp4,753 miliar. Maka, dari nilai tersebut, sampai sekarang baru terlaksana pengerjaannya 12 persen. “Dikhawatirkan tidak akan tercapai dengan waktu tersisa sampai akhir Desember 2019. Keterlambatan proyek ini disebabkan DED yang terlambat dan Proyek Tol Becakayu, serta izin yang dikeluarkan Kementerian PUPR,” lanjutnya. Sama seperti proyek Situ Rawa Kalong di Kelurahan Curug, Cimanggis, Kota Depok, sambung IBH, desain arsitektur proyek Kalimalang juga berkiblat pada barat/Yahudi (freemasonry) dengan gambar piramida dan mata satu. “Sangat disayangkan, arsitektur Jabar tidak terlihat di sini. Padahal, Jabar memiliki kebudayaan yang bagus dan banyak untuk dipromosikan,” kata IBH yang digadang-gadangkan bakal ikut kontestasi Pilkada Depok 2020 ini. Selain itu, IBH menambahkan, permasalahan Detail Engineering Desain (DED) yang berasal dari Corporate Sosial Responsibility (CSR) juga menjadi masalah yangg kontroversi. “Apakah CSR yg biasa digunakan utk kebutuhan permasalahan sosial masyarakat sekitar lembaga pemberi CSR boleh diberikan untuk membuat DED keperluan proyek strategis Pemprov Jabar,” ucap IBH. (rd)   Jurnalis : Ricky Juliansyah