Imam Budi Hartono.   RADARDEPOK.COM, BANDUNG – DPRD Jawa Barat menyayangkan langkah Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar, yang kembali melakukan pemugaran Gedung Sate. Nilainya pun fantasitis, pembuatan taman dan perparkiran merogok  Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Jabar  Rp71 miliar. Ketua Komisi IV DPRD Jabar, Imam Budi Hartono, anggaran perbaikan hingga Rp71 miliar lebih merupakan angka yang fantasitis untuk sebuah perbaikan. “Totalnya mencapai Rp71,162 miliar,” kata politikus PKS yang digadang-gadangkan mengikuti bursa Pilkada Depok 2020 ini. Ia pun merinci pekerjaan pembangun Taman dan Perparkiran Gedung Sate, yakni pekerjaan persiapan Rp500 juta, pekerjaan Plaza basement Rp21,076 miliar, pekerjaan Plaza depan Gedung Sate Rp5,316 miliar, pekerjaan Taman Samping Rp4,718 miliar, pekerjaan Jembatan Rp5,074 miliar, pekerjaan Plaza Belakang Rp5,004 miliar, pekerjaan Taman ex Lapangan Bola Rp5,967 miliar dan pekerjaan Taman serta Tempat Parkir Mekanis Area Lapangan Tenis Rp23,507 miliar. Pria yang akrab disapa IBH ini mengungkapkan, Gedung Sate sebagai ikon terkuat Jabar yang dibangun sejak zaman Belanda, tepatnya 27 Juli 1920. Menurutnya, struktur bangunan yang kuat dan arsitekturnya yang unik dan keren. Membuat gedung tersebut menjadi tempat bersejarah yang sering dikunjungi banyak turis baik turis dalam negeri maupun mancanegara. “Banyak yang datang ke Bandung melihat Gedung Sate, dari turis domestik hingga mancanegara,” paparnya. Ia melanjutkan, halaman dan taman Gedung Sate sudah beberapa mengalami perbaikan untuk mendukung daya tarik agar ikon Jabar lebih banyak lagi menjadi perhatian dunia. Terakhir tahun 2017 di era Gubernur Ahmad Heryawan. “Di era Kang Aher, Gedung Sate dilengkapi museum dan taman yang cukup menambah kerennya gedung tersebut,” lanjutnya. Ia menambahkan, Gubernur baru Jawa Barat, Kang Emil merasa tak puas dengan keadaan kondisi Gedung Sate saat ini. Menurutnya, pengalaman beliau dan keahlian dibidang arsitek membuat kebijakan anggaran yang mengorbankan uang rakyat sebesar Rp71,162 miliar untuk merombak total taman dan fasilitas lain di sana. “RK lupa masih banyak rumah rakyat yang tidak layak huni, RK lupa masih ada rakyat yang belum dapat listrik, RK lupa rakyat ribut soal zonasi SMA /SMK negeri yang kewajiban provinsi untuk membangun,” ketusnya. Dalam setahun RK menjadi Gubernur Jabar, sambung IBH,  banyak proyek yang dibangun sebagai proyek pencitraan saja. Tapi tidak mementingkan perasaan rakyat Jabar yang sedang kesusahan. Proyek yang bukan kewenangan provinsi dibangun. Padahal, itu kewenangan pusat atau kewenangan Kota/ Kabupaten. “Sebut saja proyek pariwisata Situ Rawa Kalong senilai Rp85 miliar, proyek Kali Malang sebesar Rp45 miliar menurut penilaian kami tidak strategis dan cenderung proyek pencitraan. Padahal para petani membutuhkan Daerah Irigasi dan Jaringan Irigasi yang rusak parah. Sawah mengalami kekeringan di musim panas lalu sehingga banyak petani gagal panen atau tak bisa menanam padi akibat tak teralirinya sawah mereka,” terangnya. Satu lagi, IBH menambahkan, proyek pembangunan alun-alun di beberapa kota di Jabar. Padahal, itu bukan kewenangan dan kewajiban Pemprov Jabar. “Menurut kami yang merupakan kewajiban Jabar, seperti tidak menjadi perhatian seperti pembangunan SMAN dan SMKN setiap Kecamatan yang menjadi keluhan tahun lalu karena pemberlakuan zonasi dalam penerimaan murid baru,” tutupnya. (rd)   Jurnalis : Ricky Juliansyah Editor : Pebri Mulya