Mohammad Idris.   RADARDEPOK.COM, DEPOK - Nasibnya belum jelas, dan PKS Depok masih keukeuh dengan kader internal, membuat Mohammad Idris cari jalan lain. Sang petahana ini, tak menutup kemungkinan bakal buka poros baru dengan Partai Golkar, Demokrat, PKB dan PAN. Walikota Depok, Mohammad Idris mengatakan, politik apapun mungkin terjadi. Bila PKS tak memilihnya karena sampai saat ini belum kepastian. Kemungkinan akan dibentuknya poros baru bisa saja terwujud. Apalagi, dia sudah komunikasi dengan Partai Golkar, Demokrat dan PAN. “Politik apapun bisa terjadi. Poros baru sangat mungkin,” terangnya kepada Radar Depok, selepas memberikan dana insentif RT dan RW di Kecamatan Limo, Senin (9/12). Dari pertemuan dengan partai, kata Idris, secara lisan semuanya akan memberikan dukungan. Orang nomor satu di Kota Depok ini, masih menunggu hasil survei timnya dan PKS. Kalau di PKS jika hasilnya 70 persen besar kemungkinan dapat tiket. “Desember pertengahan hasil survei timnya akan keluar,” beber dia. Idris mengaku, santai dengan dinamika politik yang terjadi saat ini. Bila ada hasil survei lebih tinggi dari dia. Patut diketahui dahulu ukurannya. Mengingat, setiap survei itu ada margin erornya. “Jadi survei itu bukan sembarangan. Harus sampai respondennya, khususnya masyarakat,” tegasnya. Menimpali hal tersebut, Ketua DPD Partai Golkar Kota Depok, Farabi A. Rafiq menilai, apa yang dilakukan Mohammad Idris sah-sah saja. Sebab, saat ini masih temporer dan belum ada keputusan atau rekomendasi resmi dari DPP tiap partai. “Saya melihat saat ini belum ada rekomendasi sama sekali. Ibarat pakai baju mah sedang fiting, yang pas yang mana, warna apa yang dipakai, kombinasi apa yang cocok. Itu sah-sah saja, belum fix semuanya dan masih cair sekali,” ucap Farabi. Sebab, sambung politikus yang berprofesi sebagai dokter spesialis anak ini, semuanya masih menjalin komunikasi dan melakukan lobi-lobi menyamakan persepsi serta visi dalam membangun Kota Depok agar lebih maju lagi. “Golkar sendiri sebenarnya belum fix, masih mencari pasangan yang seirama. Golkar pun sudah jelas, ingin mencalonkan wakil kita di eksekutif, baik itu Wali maupun Wakil,” sambungnya. Ia mengungkapkan, sesuai dengan amanat Musyawarah Nasional (Munas) yang digelar awal Desember kemarin, pihaknya sedang mempelajari peta politik di Depok untuk dilaporkan. Selain itu, hasil survey yang dilakukan pun akan dilaporkan ke DPP. “Jadi nanti dibuat tim oleh pimpinan pusat untuk memutuskan langkah-langkah yang akan diambil. Bahkan, kami diamanahkan memenangkan Pilkada. Hal ini juga menguatkan amanah Musda kami, yang menjadi ranah tertinggi dalam menentukan sesuatu,” ungkapnya. Farabi menambahkan, sejauh ini belum ada calon lagi selain hasil keputusan Musda, yakni mendorong dirinya untuk maju di Pilkada Depok 2020. Ditanya tentang pasangan, Farabi mengaku tidak masalah ketika disandingkan dengan Mohammad Idris, Pradi Supriatna ataupun Imam Budi Hartono. “Tinggal bagaimana kami menjalin komunikasi dengan baik, visi misi dalam membangun Kota Depok harus selaras. Sebab, tidak boleh membangun Depok setengah-setengah, setengahnya lagi dari Pilgub atau lainnya. Harus murni membangun Kota Depok,” tegas Farabi. Sebab, Kota Depok membutuhkan perubahan besar. Ia menilai, dengan status sebagai kota satelit DKI Jakarta, tapi masih kurang tenar dengan kota lain, terkait perubahan dan kemajuan pembangunan kotanya. Bahkan, kalah jauh dengan Kota Surabaya yang pembangunannya siginfikan. “Juga tokoh-tokoh pemimpinanya, seperti Kota Bandung yang Walikotanya bisa menjadi gubernur, Solo bisa menantarkan walikotanya menjadi presiden. Depok ini harus, karena memiliki perguruan tinggi negeri dan swasta terkemuka, pluralismenya tinggi namun belum bisa melahirkan apa-apa,” terangnya. Karenanya, Golkar Depok ingin berkontribusi agar terjadi perubahan yang signifikan, baik pembangunan infrastruktur, Sumber Daya Manusia (SDM) maupun perekonomiannya. “Karena kami sudah punya formulanya,” pungkas Farabi. Diketahui sebelumnya, Ketua DPD PKS Kota Depok, Moh Hafid Nasir mengaku, santai dengan kehadiran KDB di Depok. Sebab, menurutnya lahirnya KDB merupakan sebuah dinamika politik yang lumrah terjadi. “Kita sih santai saja. Karena setiap keputusan untuk mengusung calon kepala daerah itu berada di pusat bukan daerah,” kata Hafid kepada Radar Depok, Jumat (6/12). Dia mengungkapkan, kalaupun KDB tetap solid mengusung calon mereka (Pradi Supriatna). PKS tidak merasa gentar mengusung calon mereka dalam kontestasi Pilkada Kota Depok tahun 2020 nanti. Dia menyebutkan, saat ini PKS sudah mengusung lima kandidat calon Walikota Depok untuk maju dalam Pilkada. Diantaranya, dia sendiri, Suparyono, Imam Budi Hartono, T Farida Rachmayanti, dan Amri Yusra. “Siapapun nanti yang akan diusung PKS kami serahkan semuanya kepada pusat,” bebernya. Kemungkinan kembali mengusung Mohammad Idris sebagai incumbent, Hafid mengaku, partainya masih mengkaji dan melakukan penilaian atas kinerja Idris selama menjabat Walikota Depok. “Kandidat masih diutamakan dari internal partai PKS. Tapi kami juga masih memantau kinerja walikota sekarang berdasarkan RPJMD dan kepuasan dari masyarakat,” jelasnya. (rd)   Jurnalis : Fahmi Akbar, Ricky Juliansyah Editor : Pebri Mulya