DISKUSI : Jajaran Komisioner Bawaslu Kota Depok, Ketua KPU Kota Depok, Nana Shobarna, Kapolrestro Depok, AKBP Azis Andriansyah bersama perwakilan media saat menggelar Rapat Finalisasi Data Isian Kuesioner Indeks Kerawanan Pilkada serentak 2020 di Kantor Sekretariat Bawaslu Kota Depok, Jalan Nusantara nomor 01, RT01/13 Kelurahan/Kecamatan Beji, Rabu (11/12). FOTO : RICKY/RADAR DEPOK   RADARDEPOK.COM, DEPOK – Mewujudkan pesta demokrasi yang bersih dan berintegritas, Bawaslu Kota Depok mengadakan Rapat Finalisasi Data Isian Kuesioner Indeks Kerawanan Pilkada serentak 2020, di Kantor Bawaslu Kota Depok, Rabu (11/12). Agenda tersebut dihadiri seluruh  Jajaran Komisioner Bawaslu Kota Depok, Ketua KPU Kota Depok, Nana Shobarna, Kapolrestro Depok, AKBP Azis Andriansyah dan jajarannya, serta perwakilan media di Kota Sejuta Maulid. “Ini dalam rangka melaksanakan amanah Undang-undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2005 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU nomor 1 Tahun 2014 tentang Pilgub, Bupati dan Walikota,” kata Ketua Bawaslu Kota Depok, Luli Barlini kepada Radar Depok. Karena itu, pihaknya mengundang perwakilan stakeholder untuk mengagendakan Rapat Finalisasi Data Isian Kuesioner Indeks Kerawanan Pilkada serentak 2020. sedangkan, potensi kerawanan Pilkada tersebut muncul dari Aspek penyelenggara, kontestasi dan partisipasi masyarakat. “Nantinya, data ini menjadi basis awak dan menjadi acuan bersama, terkait apa saja yang dilakukan dari berbagai macam sudut pandang. Kemudian, jelang hari H pun akan dilakukan lagi di tingkat TPS,” ucap Luli. Sementara, Divisi (Kordiv) Pengawasan, Hubungan Masyarakat (Humas) dan Hubungan antar Lembaga (Hubal) Bawaslu Kota Depok, Dede Selamet Permana menambahkan, agenda ini merupakan finalisasi terhadap data kuisioner yang sebelumnya telah diisi stakeholder. “Stakeholder di sini yaitu Polres Metro Depok, KPU Depok dan media yang ada di Depok. Data tersebut kemudian direkap dan difinalisasi di tingkat provinsi  dan difinalisasi di tingkat pusat pada 17 Desember,” papar Dede. Ia mengungkapkan, rapat ini menjadi penting, karena selain untuk memvalidasi data, Bawaslu juga perlu mendengar masukan stakeholder mengenai potensi kerawanan yang mungkin terjadi di Pilkada Kota Depok 2020. salah satu usulan yang konstruktif adalah mengenai sosial media yang faktanya aktivitas warga Depok di dunia maya begitu tinggi. Sehingga perlu dilakukan langkah analisa dan antisipasi terhadap potensi kerawanan yang muncul karenanya. “Hal ini akan kami sampaikan pula ke tingkat provinsi dan RI, karena saya kira sosmed ini kan lintas batas, bisa jadi ketika ada pemantik di suatu wilayah akan berimbas pada wilayah yang lain,” pungkasnya. Kapolrestro Depok, AKBP Azis Andriansyah mengungkapkan, dirinya beberapa kali menghadapi Pilkada, dari aspek penyelenggara, kontestasi dan partisipasi masyarakat, Polri menambahkan kerawanan Pemilu, yakni pertama potensi gangguan Kamtibmas, di antaranya, sejarah konflik di daerah tersebut. “Misalnya di wilayah yang tanpa Pilkada biasanya ribut terus, itu juga jadi triger baru, aspek geogratis juga berpengaruh,” kata Azis. Kemudian, kedua ambang gangguan Kamtibmas, Artinya, lebih kegangguan nyata, seperti kriminalitas masih tinggi ada administrasi kependudukan yang belum valid. Bahkan, ketika KTP tercecer saja bisa menimbulkan fitnah dan sebagainya. “Hoaks pun membuat suasana menjadi lebih panas,” ujarnya. Sehingga, Polri menambah dua aspek kerawanan tersebut. Selain itu, sambung Azis, yang lebih utama adalah bukan bagaimana menghadapi tantangan tersebut, tetapi bagaimana mencegah dan mengantisipasinya. “Ketika sudah menyusun di awal, jadi menurut saya, kita harus jemput bola dan proaktif. Harapannya laporan data ini disusun bukan sekedar formalitas, tetapi disusun untuk melakukan pencegahan dan antisipasi. Sebab, Pilkada itu memilih pemimpin yang legitimate (Partisipasinya besar dan kuat dari jumlah suaranya besar),” pungkasnya. Di tempat yang sama,  Ketua KPU Kota Depok, Nana Shobarna mengapresiasi adanya pembahasan yang diinisiasi Bawaslu Kota Depok., sebab, KPU sebagai penyelenggara teknis perlu masukan-masukan seperti ini. “Di sini menyampaikan kesiapan kami dalam penyelenggaraan Pilkada. Yang jelas Pilkada harus berjalan baik dan sukses,” kata Nana. Sedangkan, lanjut Nana, pasca penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), setelah melakukan hibah untuk Pilkada, maka anggarannya harus di Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) atau di APBN-kan. Pihaknya pun akan melakukan pemenuhan SDM, baik di PPK dan PPS pada Januari 2020. “Secara sejarah pelaksanaan, alhamdulillah Depok kondusif, berjalan aman dan lancar. Tapi, kami mengakui masih banyak kekurangan. Sehingga, apa yang dibahas di forum ini akan menjadi masukan dan bahan evaluasi bagi kami dalam menghadapi Pilkada,” paparnya. Ia menambahkan, berkaca dari Pilkada 2015 dengan dua kontestan, pihaknya dapat melalui dengan baik, demikian juga dengan Pilgub Jabar 2018. bahkan, pada Pemilu 2019 yang menjadi Pemilu terumit yang pernah ada, KPU Kota Depok pun berhasil melaluinya. “Ini adalah modal kami, tentu untuk dioptimalkan dalam penyelenggaraan Pilkada 2020, kami optimis dapat melaluinya dengan baik,” pungkas Nana. (rd)   Jurnalis : Ricky Juliansyah Editor : Pebri Mulya (IG : @pebrimulya)