Anggota DPRD Jawa Barat, M. Faizin.   RADARDEPOK.COM, DEPOK – Pemangku kebijakan tidak melulu membuat program yang berkaitan dengan prilaku dalam beragama. Namun, bagaimana prilaku pembangunan kota juga harus mencerminkan keagamaan dan keadilan sosial. Seperti yang disampaikan Anggota DPRD Jawa Barat, M. Faizin. Menurutnya, apa yang dilakukan jangan hanya mengurus yang berkaitan dan biasa dilakukan umat beragama, misalnya Subuh Berjamaah, itu kan sudah kewajiban umat muslim. “Semestinya, ini kritik dari ulama dan habaib ya, pembangunan ke depan harus tercermin dari keadilan sosial bagi masyarakat, seperti bagaimana masyarakat kita menikmati dampak dari pembangunan,” kata Faizin. Politikus muda Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini mencontohkan, seperti jalan-jalan di Kota Depok sudah tidak ada yang berlubang. Hal ini, kata Faizin, juga merupakan perjuangan agama, yang tercermin dalam produk kebijakan pemerintah. “Jadi kalau sebagai kota yang religius, artinya kota yang aspiratif, pro dengan usulan, sesuai dengan aspirasi masyarakat,” papar Faizin. Di Depok pun, lanjut Faizin, pendidikan berbasis agama yang berlabel negeri masih kurang, seperti Madrasah Aliyah Negeri (MAN) maupun Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTS). Padahal, Kementerian Agama (Kemenag) sudah berkali-kali memperingatkan dan memberikan peluang. “Bagaimana respon dari Pemkot Depok terkait dengan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) dan generasi muda melalui sekolah agama negeri, Kemenag sudah berkali-kali menginformasikan bahwa untuk pembangunannya ada, tetapi Depok harus menyiapkan lahannya. Selama ini kurang direspon,” terangnya. Hal ini tentu disayangkan oleh Faizin yang dikenal Santri Milenial ini. Padahal, jika berbicara masyarakat kota yang religius, tentunya tercermin juga pendidikan berbasis agama, seperti ketersediaan MTS Negeri maupun MAN. “Jargon yang digembar-gemborkan Pemkot Depok itu lah yang dikritisi para ulama dan Habaib, karena tidak berbanding nyata dengan gerakan fakta pembangunan di Depok, ini yang sangat disayangkan,” tegas Faizin. Sehingga, Faizin menambahkan, kedepannya, termasuk kriteria bagaimana membangun pemimpin yang adil, amanah dan dapat merespon cepat keinginan masyarakat. “Kalau hanya sebatas Jargon saja ya buat apa,” pungkasnya. (rd)   Jurnalis : Ricky Juliansyah Editor : Pebri Mulya (IG : @pebrimulya)