DIRESMIKAN : Ketua Bawaslu Jabar, Abdullah Dahlan didampingi jajaran Komisioner Bawaslu Kota Depok saat membunyikan gong sebagai simbol diluncurkannya program Kampung Pengawasan Pilkada atau Zona Integritas Pilkada di Hotel Santika, Jalan Raya Margonda, Kecamatan Beji, Depok, Kamis (26/12). FOTO : RICKY/RADAR DEPOK   Meningkatkan kualitas pengawasan partisipatif dan pendidikan politik di lingkungan keluarga dan masyarakat, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Depok membuat terobosan baru. Yaitu meluncurkan program Kampung Pengawasan Pilkada atau Zona Integritas Pilkada (ZIP). Laporan : Ricky Juliansyah - Depok RADARDEPOK.COM - Tepat pukul 10.35 WIB, Ketua Bawaslu Jabar, Abdullah Dahlan memukul gong. Bunyi dari alat musik tradisional Indonesia itu merambat di salah satu ruangan di Hotel Santika, Jalan Raya Margonda, Kecamatan Beji, Kamis (26/12). Lalu disambut riuh tepuk tangan undangan yang hadir dari berbagai unsur stakeholder, Ketua KPU Kota Depok, Kasatpol PP Kota Depok, Perwakilan Polres Metro Depok dan Kodim 0508/Depok. Bunyi gong tersebut, menjadi simbol diluncurkannya program Kampung Pengawasan Pilkada atau ZIP yang pilot project-nya dilaksanakan di tiga kecamatan, yakni Kecamatan Bojongsari, Pancoranmas dan Sawangan. Kemudian dilanjutkan penyematan lencana kepada tim pendamping kecamatan, serta tanda tangan dukungan stakeholder terhadap program tersebut. Disaksikan langsung oleh tamu undangan dari tiga Kecamatan yang menjadi objek percontohan dimana berasal dari tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda dan struktural Pemerintah tingkat Kecamatan serta Kelurahan. Kampung Pengawasan Pilkada merupakan satuan wilayah setingkat RW/Kelurahan, terdapat keterpaduan program Bawaslu Kota Depok dalam upaya meningkatkan peran masyarakat dan pengawasan partisipatif pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok 2020. Program ini selaras dengan harapan yang disampaikan Ketua Bawaslu RI, Abhan, yaitu Kampung Pengawasan menjadi daya angkat partisipasi masyarakat dalam mengawasi pemilihan yang akan terus meningkat. Sehingga, agenda pemilihan berjalan baik, damai dan akan mendapatkan pemimpin yang amanah, bisa membawa kesejahteraan bagi Indonesia. “Hari ini kami sosialisasi sekaligus launching, terkait Pilkada Depok 2020. Saya apresiasi Bawaslu Kota Depok luar biasa mempunyai gagasan kampung pengawasan pastisipatif masyarakat. Ini satu model kampung percontohan, warga sama-sama melakukan pengawasan dalam pemilihan langsung," kata Ketua Bawaslu Jabar, Abdullah Dahlan. Abdullah menilai, program ini merupakan langkah progresif yang menjadikan titik utama partisipasi Pilkada ada di masyarakat. Sehingga, ZIP ini merupakan kampung percontohan untuk membangun peran aktif masyarakat dalam mengawasi tahapan Pilkada. Ini juga merupakan bentuk sinergi antara Bawaslu dengan masyarakat dalam membangun proses Pilkada yang berintegritas. “Di dalamnya nanti ada konten bagaimana membangun partisipasi politik, kemudian melawan problem Pemilu. Seperti politik uang, kampanye yang bernuansa SARA dan hoax yang berkembang. Ini upaya Bawaslu bersama dan bersinergi dengan masyarakat dalam membangun Pilkada yang bersih,” papar Abdullah. Program ini sesuai dengan slogan Bawaslu, Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu. “Ini baru pertama yang diinisiasi di delapan kabupaten/kota di Jabar yang menggelar Pilkada, membangun model percontohan kampung partisipatif,” tegasnya. Komisioner Bawaslu Kota Depok, Dede Selamet Permana yang menjadi inisiator ZIP ini menjelaskan bahwa kampung pengawasan Pilkada adalah kampung di dalamnya ada keterkaitan program antara Bawaslu dengan masyarakat, meningkatkan partisipasi masyarakat serta mengawasi Pilkada. Tujuannya meningkatkan kualitas pengawasan partisiparif dan pendidikan politik yang lebih nyata, dengan output nihilnya politisasi SARA, hoaks, politik uang, dan kampanye hitam di wilayah tersebut. Serta masyarakat teredukasi untuk berani melaporkan dugaan pelanggaran yang ada. “Kami ingin menciptakan kampung-kampung yang memiliki daya tahan terhadap hal-hal yang merusak Pilkada,” kata Dede. Guna menciptakan zona-zona seperti itu, dibutuhkan edukasi yang dilakukan Bawaslu Depok, Panwascam, alumni Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif (SKPP). Selain itu, stakeholder seperti KPU dan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Depok. Nantinya, akan ada sinergitas sosialisasi bersama dengan para stakeholder yang telah ada. Sehingga, sosialisasi tidak dilakukan secara parsial, tetapi berintegrasi, berkesinambungan dan saling mendukung. “Alhamdulillah, KPU dan Kesbangpol sudah mengiyakan membantu. Edukasinya dari top to down, dan dari bawah ke atas juga dilakukan,” tandasnya. Pihaknya pun ingin memutus suply endimen dengan mengubah budaya masyarakat. Misalnya, yang tadinya menyebarkan hoaks menjadi menilai lebih dulu, kemudian menyebarkan atau tidak. Di money politik juga mereka berani untuk tidak ikut serta dalam praktik seperti itu dan lainnya. “Kami mengubah budaya dari yang paling kecil, dari rumah sendiri dulu,” tegasnya. Bawaslu Depok sengaja memilih tiga kecamatan tersebut lantaran memiliki jumlah alumni SKPP terbanyak, dinamika kontestasi dan masuk damal kriteria Tempat Pemungutan Suara (TPS) rawan dalam Pemilu 2019. Ketua Bawaslu Kota Depok, Luli Barlini mengatakan, melalui program ini pihaknya melakukan penetrasi langsung mengedukasi masyarakat. Sehingga, tidak sekedar tagline. “Nantinya akan dilakukan per cluster dulu, kemudian berdiaspora dan menyebar dengan sendirinya. Sebab, SKPP akan kami lakukan lagi dan memperluas lagi zona-zonanya,” ucap Luli. (*)   Editor : Pebri Mulya (IG : @pebrimulya)