PEMAPARAN : Inisiator ZIP yang juga Komisioner Bawaslu Kota Depok, Dede Selamet Permana saat dan peluncuran Program ZIP yang telah dilaksanakan pada Kamis (26/12) di Hotel Santika, Jalan Margonda Raya, Kecamatan Beji Depok. FOTO : RICKY/RADAR DEPOK   RADARDEPOK.COM, DEPOK - Berdasarkan Road Map yang telah dirancang Bawasu Kota Depok, Kampung Pengawasan Pilkada atau Zona Integritas Pilkada (Pilkada) akan diresmikan di tiga kecamatan di Depok pada Februari 2020 mendatang. Inisiator ZIP yang juga Komisioner Bawaslu Kota Depok, Dede Selamet Permana mengatakan, pasca di launcing beberapa waktu lalu, pihaknya terus melakukan persiapan dan pemantapan program tersebut untuk diadopsi di wilayah yang dijadikan ZIP. “Tentu kami tidak hanya ingin program tersebut sebatas program untuk mengisi kesibukan dan daftar kegiatan, tapi benar-benar bermanfaat dan menjadi salah satu ikhtiar Bawaslu untuk mewujudkan Pilkada yang bersih dan berintegritas,” kata Dede kepada Radar Depok, Minggu (29/12). Ia menguraikan, berdasarkan Road Map yang telah dirancang, pada Desember ini, pihaknya melakukan sosialisasi dan peluncuran Program ZIP yang telah dilaksanakan pada Kamis (26/12), di Hotel Santika, Jalan Margonda Raya, Beji. “Alhamdulillah, Ketua Bawaslu Jabar, Bapak Abdullah Dahlan hadir dan melauncing program ini. Bahkan, beberapa dari rekan-rekan atau mitra kami, seperti KPU dan Kesbangpol tidak hanya mengapresiasi, tapi mau membantu dalam pelaksanaan Program ZIP,” urai Dede. Kemudian, pada Januari 2020, pihaknya akan melakukan pemetaan indicator dan finalisasi calon wilayah. Sebagaimana diketahui, sambung Dede, pihaknya menetapkan tiga kecamatan sebagai pilot project program tersebut, yakni Kecamatan Pancoranmas, Sawangan dan Bojongsari. “Pemilihan tiga kecamatan itu berdasarkan jumlah alumni Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif (SKPP) terbanyak, dinamika kontestasi dan masuk dalam kriteria TPS rawan dalam Pemilu 2019,” paparnya. Ia melanjutkan, kriteria wilayah tersebut berdasarkan jumlah keluarga dan DPT terbanyak di wilayah kecamatan itu, memiliki jumlah pelanggaran lebih banyak dan memiliki angka partisipasi tinggi dalam Pemilu 2019. “Jadi, setelah kami menentukan  kecamatannya, di kampong atau desa yang akan ditunjuk, akan ada seleksi lagi untuk finalisasi calon wilayah,” lanjutnya. Setelah itu, Dede mengatakan, pada Febriuari 2020 pihaknya akan melakukan peresmian ZIP di wilayah yang telah ditetapkan pada program tersebut. Ia berharap, dengan adanya program ZIP, dapat terlaksananya edukasi kepada masyarakat agar tidak terjadi money politik, politisasi SARA, ujaran kebencian, Hoax dan sehat dalam bermedsos, adanya perubahan budaya transaksional di wilayah twrsebut. “Sampai terciptanya masyarakat yang kritis terhadap pelaksanaan Pemilu di Kota Depok. Sehingga, masyarakat mampu dan mau membuat laporan dugaan pelanggaran,” harap Dede. (rd)   Jurnalis : Ricky Juliansyah Editor : Pebri Mulya (IG : @pebrimulya)