SANTUNAN : Anggota DPRD Kota Depok, Qonita Luthfiyah saat memberikan santunan kepada anak yatim. FOTO : RICKY /RADAR DEPOK   RADARDEPOK.COM, DEPOK – Komisi D DPRD Kota Depok meminta agar Pemkot Depok menyusun protokol kesehatan untuk sekolah dan pesantren, guna menghadapi Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) atau new normal di Kota Sejuta Maulid. “Harus ada protokol kesehatan yang jelas untuk sekolah maupun pesantren, pemerintah harus menjamin di tengah pandemi Korona yang belum usai,” tutur Anggota Komisi D DPRD Kota Depok, Qonita Lutfiyah saat dihubungi Radar Depok, Minggu (7/6). Ia mengungkapkan, skenario AKB berlaku untuk seluruh lini kehidupan, tak terkecuali dunia pendidikan. Sehingga, pemerintah pun harus bisa membuat regulasi yang dalam menjamin kesehatan dan selamatan selama proses kegiatan belajar mengajar (KBM) baik di sekolah maupun pesantren. “Pertengahan Bulan Syawal, ada 28.194 pesantren dengan total 4.290.626 santri akan memulai aktivitas pendidikan,” ungkap Qonita yang juga Ketua Yayasan Pondok Pesantren Daarul Rahman III. Putri KH Syukron Mamun ini menerangkan, sejumlah perwakilan pengurus pesantren se-Jawa Barat (Jabar) sendiri telah memberikan 10 masukan untuk penerapan AKB di tengah pandemi Covid-19, kepada Wakil Gubernur Jabar, Uu Ruzhanul Ulum dalam video conference beberapa waktu lalu. “Ada 59 pimpinan ponpes, pengurus, hingga perwakilan ormas yang mengikuti pertemuan online ini, Kang Uu yang juga Panglima Santri Jabar ini menyampaikan rancangan 10 protokol kesehatan dari Pemprov Jabar untuk ponpes baik salafiyah maupun pesantren dengan sekolah,” terang Qonita. Ia menguraikan, 10 usulan tersebut, yakni seluruh santri di lingkungan Ponpes harus memakai masker, santri selalu di memeriksa suhu tubuh sehingga ketika ada santri dengan gejala Covid-19 bisa ditindaklanjuti. “Kemudian, santri harus selalu mencuci tangan setiap beraktivitas, pengurus Ponpes harus menyiapkan fasilitas cuci tangan/hand sanitizer di setiap tempat,” urai Qonita. Selanjutnya, Ponpes harus mengecek secara rutin kesehatan para ustadz atau pengajar, penghuni Ponpes dianjurkan mengonsumsi vitamin untuk menjaga daya tahan tubuh, rutin membersihkan fasilitas Ponpes dengan disinfektan. “Selain itu, pesantren harus menyiapkan ruang isolasi proporsional, disesuaikan dengan jumlah santri, sebagai tindakan pertama jika ada kasus agar tidak menularkan ke santri lain, jika ada kasus, segera hubungi layanan kesehatan dan terakhir mengimbau para kiai untuk selalu memimpin doa atau salawat,” paparnya. Namun, tidak semua ponpes mampu memenuhi protokol kesehatan Covid-19, terutama terkait kebutuhan alat tes dan biaya. Sehingga, Ketua DPC PPP Kota Depok ini  meminta ada intervensi baik APBD maupun APBD untuk Ponpes. “Tentu saya meminta agar pemerintah memberikan perhatian. Sebab, tidak semua pesantren sanggup melakukan semua protokol kesehatan,” pungkasnya. (rd/cky)   Jurnalis : Ricky Juliansyah Editor : Pebri Mulya