JAGA JARAK : DPC Partai Gerindra Kota Depok menggelar acara halal bi halal (silaturahmi) bersama Sekjen DPP Partai Gerindra dan seluruh perangkat partai se-Jawa Barat, Minggu (7/6) malam. Acara dihelat di kediaman Ketua DPC Partai Gerindra Kota Depok, Pradi Supriatna, Kelurahan Kukusan, Beji. FOTO : RICKY/RADAR DEPOK   RADARDEPOK.COM, DEPOK –  DPC Partai Gerindra Kota Depok menggelar acara halal bi halal (silaturahmi) bersama Sekjen DPP Partai Gerindra dan seluruh perangkat partai se-Jawa Barat, Minggu (7/6) malam. Acara dihelat di kediaman Ketua DPC Partai Gerindra Kota Depok, Pradi Supriatna, Kelurahan Kukusan, Beji. “Ini halal bi halal antar DPC (pengurus tingkat kota/kabupaten) se-Jawa Barat, setelah kemarin baru selesai Rapimnas,” tutur Ketua Dewan Pembina DPC Partai Gerindra Kota Depok, Nuroji. Ia menerangkan, karena masih dalam pandemi Covid-19 (Virus Korona), akhirnya halal bi halal berikut rapat koordinasi, dilakukan virtual. “Habis Rapimnas, sosialisasi ke DPD Jawa Barat dan seluruh DPC Kabupaten/Kota, jadi yang diundang pengurus DPC dan anggota dewan,” terang Nuroji. Pada kesempatan itu, Anggota DPR RI ini turut buka suara soal mentahnya pengusulan Panitia Khusus (Pansus) Covid-19 dari partainya di DPRD Kota Depok. Ia sangat menyayangkan, sebab wacana pansus ternyata dikaitkan dengan Pilkada Depok. Diketahui hanya Fraksi Gerindra dan PDIP yang mengusulkan pansus tersebut. Secara garis besar, kata Nuroji, terlalu dini bagi beberapa Fraksi DPRD Kota Depok untuk mendikotomi usulan Pansus Covid-19. Karena faktanya, hingga saat ini belum ada koalisi berkutub dari Partai manapun di Pilkada Depok 2020. "Kan aneh, belum sampai ke pemerintah saja. Usulan Pansus Covid-19 dipatahkan sendiri oleh anggota dewan. Ini ada apa?," kata Nuroji. Ia melanjutkan, dengan adanya Pansus, kedua belah pihak (pemerintah-dewan) berkesempatan menjalankan fungsinya. Kemudian, pemerintah diberi ruang untuk menjelaskan apa-apa saja yang sudah dilakukan dengan anggaran yang sudah disetujui DPRD. Dan DPRD, dapat melakukan salah satu fungsinya : pengawasan secara komprehensif. "Kalau memang tidak ada yang ditutup-tutupi, apa yang harus ditakutkan," ungkap Nuroji. Ia menuturkan, berangkat dari persoalan pembagian bansos APBD Depok Rp250 ribu per KK yang tidak merata di beberapa wilayah, disusul adanya dana operasional Covid-19 kecamatan dan kelurahan mencapai total Rp7.9 miliar yang dinilai ilegal. Mestinya, pemerintah setuju dan menggunakan kesempatan itu untuk menjelaskannya di Pansus agar masalah itu clear. "Ini yang tidak setuju diadakannya pansus malah DPRD-nya sendiri. Kan masalah ada di lapangan, Bansos yang tidak merata. Ada wilayah yang gemuk ada yang kurus untuk jumlah yang mendapatkan bansos, ini kenapa terjadi, harus di jelaskan," tambahnya. Nuroji mengakui tanpa Pansus, fungsi pengawasan melekat bagi DPRD. Tetapi jika pemerintah tidak mau terbuka secara transparan menjelaskan tentang penggunaan anggaran Covid-19, maka Pansus diperlukan. "Untuk meningkatkan efektifitas fungsi pengawasan. DPRD kan sudah menyetujui angggaran penanggulangan Covid-19 Rp194 miliar hingga Mei 2020, nah itu harus dijelaskan. Karena banyak masyarakat yang bertanya-tanya," jelasnya. Sekjen DPC Partai Gerindra Kota Depok, Hamzah menambahkan, dalam halal bi halal virtual tersebut, pihaknya juga melaporkan kondisi terkini terkait Covid-19 di Kota Depok. Kemudian melaporkan terkait berapa banyak jumlah anggota dewan, di DPR RI, provinsi, dan kota yang telah menggelontorkan anggaran. “Setelah saya meminta data secara riil dari dewan-dewan, ternyata total yang dikumpulkan teman-teman semasa pandemi ini mencapai Rp3,8 miliar,” imbuhnya. Jumlah tersebut, sambung Ketua Komisi A DPRD Kota Depok ini, dalam bentuk beras, disinfektan, handsanitizer, masker,  APD pakaian hazmat, paket sembako, hingga telur 60 ribu kilogram. Matangkan Persiapan Pilkada Masih dalam halal bi halal, Hamzah mengatakan, pihaknya turut melaporkan kondisi terkini dan persiapan Pilkada Depok 2020. Sebagaimana diketahui, Gerindra telah membangun koalisi dengan PDI Perjuangan. Saat ini pun, partai berlambang kepala burung garuda ini pun telah menjalin komunikasi dengan PKB, PPP, PSI, PAN, Golkar dan lainnya. “Kami sudah berdiskusi panjang dengan mereka , kami tinggal menunggu keputusan mereka. Kalau koalisi Gerindra-PDIP kan sudah jelas, calonnya jelas sudah dan ada, serta sudah siap keseluruhannya,” ujarnya. Ia pun berharap agar rekan-rekan partai lain yang sudah diajak berkomunikasi intens dengan Gerindra dapat segera membuat keputusan, baik bergabung dengan Gerindra-PDIP atau memiliki keputusan lain. “Kami tentu berharap agar rekan-rekan partai lain mau berkolaborasi dan bersama-sama membangun Kota Depok agar lebih baik dengan koalisi Gerindra-PDIP,” pungkasnya. Sementara itu, Pradi Supriatna mengucapkan terima kasih kepada seluruh pengurus DPC, PAC dan anggota fraksi, baik di DPR RI, provinsi dan DPRD Kota Depok yang telah menyempatkan hadir pada agenda tersebut. “Ini silaturahmi, dan saya yakin, tujuannya baik pasti. Ini juga menandakan Gerindra Kota Depok solid,” tandas Wakil Walikota Depok ini. (rd/cky)   Jurnalis : Ricky Juliansyah Editor : Pebri Mulya