SOSIALISASI : Para pemilih pemula mendapat sosialisasi tentang Pemilu. FOTO : RICKY/RADAR DEPOK   RADARDEPOK.COM, DEPOK – Pelaksanaan Pilkada serentak 2020 di skenario adaptasi kebiasaan baru (AKB) atau New Normal, menjadi tantangan baru bagi penyelenggara Pemilu, baik Komisi Pemilihan Umum (KPU) maupun Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Salah satunya terkait kampanye daring. Ini adalah soal kepemilikan teknologi. Misalnya, dalam pemeriksaan pelaporan dan sebagainya. Hal tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi Bawaslu RI untuk mengawasi jalannya Pilkada tahun ini. Salah satunya adalah soal teknologi. Hal tersebut terungkap dalam Webinar yang diselenggarakan Pusat Studi Kemanusiaan dan Pembangunan (PSKP), Jumat (12/6). Dalam seminar daring tersebut menghadirkan Komisioner Bawaslu RI, Fritz Edward Siregar, Anggota KPU Provinsi Riau, Nugroho Noto Susatno, Direktur Eksekutif PSKP, Efriza dengan moderator Manager Program Politik Ambar Retnosih Widyantini. “Bawaslu dapat melakukan pemeriksaan secara daring. Tapi, bisa saja ada saksi yang tidak memiliki hp yang baik. Di Riau misalnya, ada keterbatasan soal koneksi internet,” tutur Fritz Edward Siregar. Namun, terkait kualitas demokrasi sendiri, Fritz menilai area ini masih abu-abu. Sebab, pelaksanaannya sendii memasuki New Normal,di mana banyak orang pertemuan di platform, seperti zoom ataupun google meet. “Hal ini merupakan tren baru di masyarakat dalam menyikap New normal,” katanya. Selain itu, lanjut Fritz, tahapan Pilkada yang dilaksanakan secara daring, belum tentu akan membuat kualitas demokrasi buruk. Sebab, bisa jadi partisipasinya lebih banyak ketimbang Pilkada sebelumnya. “Area abu-abu ini bisa jadi akan membuat partisipasi menjadi lebih massif,” lanjutnya. Dalam soal partisipasi dan keterlibatan, Fritz menilai ada potensi di sana. Terlebih, jika melihat dari banyaknya pengguna nomor yang aktif di Indonesia. ”Jangan-jangan diperluasnya kampanye daring, orang akan semakin lebih banyak berkecimpung dan tahu soal pemilu. Sehingga, pelaksanaan demokrasi secara daring belum bisa dinilai,” ungkapnya. Sementara, Direktur Eksekutif PSKP, Efriza menjelaskan, ada tiga hal yang jadi pertimbangan pemerintah melaksanakan pilkada pada 9 Desember. “Pemerintah tetap kekeuh melaksanakan pilkada karena sudah ada kesepakatan dari KPU, wakil rakyat, dan unsur pemerintah, kapan corona akan berakhir, dan 2/3 kepala daerah sudah setuju,” ucap Efriza. (rd/cky)   Jurnalis : Ricky Juliansyah Editor : Pebri Mulya