UNTUK RAKYAT : Anggota DPRD Kota Depok dari Fraksi PKS, menyerap aspirasi masyarakat lewat Webinar. FOTO : ISTIMEWA   RADARDEPOK.COM, DEPOK – Fraksi PKS DPRD Kota Depok terus berkhidmat untuk rakyat. Di tengah pandemi Covid-19, legislator partai berlambang bulan sabit kembar ini menyerap aspirasi dengan mengadakan seminar online (Webinar) bertemakan  ‘Tantangan Pendidikan Selama Masa Pandemi di Kota Depok’, Sabtu (13/6) pukul 13:00 WIB sampai 16:00  WIB. Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Depok, Sri Utami, menyatakan bahwa acara ini merupakan salah satu implementasi dari penyerapan aspirasi masyarakat dalam mengahadapi  permasalahan yang dihadapinya, yakni pendidikan di masa pandemic. “Kali ini, temanya tantangan pendidikan masa Pandemi di Kota Depok,” tutur Sri Utami Agenda menggunakan fasilitas Zoom ini menghadirkan pembicara, Kepala Dinas Pendidikan Kota Depok, Mohammad Thamrin,  Anggota Komisi D DPRD Kota Depok, T. Farida Rachmayanti, Ketua Dewan Pendidikan Kota Depok, Moh. Hafid Nasir, Ketua BMPS Kota Depok, Acep Azhari, Pusat Pembelajaran Keluarga Kota Depok, Leni Sintorini yang dipandu Anggota Fraksi PKS, Khariullah dan moderator M. Supariyono. “Terima kasih para narasumber, seluruh peserta yang mencapai 220 orang dan panitia atas terselenggara kegiatan ini. Semoga acara ini bermanfaat bagi pihak,” ucap Sri Utami. Sementara, Kadisdik Kota Depok, Mohammad Thamrin menyatakan, menghadapi tantangan dunia pendidikan di masa pandemi diperlukan evaluasi, pemetaan dan strategi yang tepat, terutama dalam menyongsong New Normal. “Misal persoalan tidak semua terfasilitasi jaringan ketika belajar dari rumah, ada peran guru yang belum optimal, karena yang merasa lebih nyaman tatap muka dan seterusnya,” kata Thamrin. Maka, sambung Thamrin, perlu optimalisasi dan modifikasi pembelajaran, orientasi pengembangan pada minat, bakat dan karakter siswa (bukan material oriented). Ia pun mengapresiasi guru dan siswa yang telah bersedia menjalankan proses pembelajaran jarak jauh (PJJ) selama ini. “Kami di Dinas Pendidikan pun sedang menyusun kebijakan tertulis terkait pembelajaran di tengah pandemi,” ucap Thamrin. Sedangkan, Ketua Dewan Pendidikan Kota Depok Moh. Hafid Nasir, menyatakan bahwa Dewan Pendidikan melalui lembaga binaannya, yakni Komite sekolah berupaya bisa ikut berperan aktif di masa pandemi. “Keluhan seperti pengadaan alat belajar jarak jauh dapat dilakukan dapat secara gotong royong atau memberi pertimbangan penyusunan anggaran sekolah (refocusing dan recalculating), bisa memilah dan memilih penggalangan dana yang dibenarkan (bedakan antara: Bantuan, sumbangan dan pungutan pendidikan) sampai memberi rekomendasi ke Pemkot,” ucap Hafid. Pada Webinar tersebut, Anggota Komisi D DPRD Kota Depok, T. Farida Rachmayatni menyatakan bahwa Keputusan anak masuk kembali kesekolah harus tepat timing dan akurasinya.  Sebab, keselamatan siswa, tenaga pendidik dan karyawan sekolah menjadi hal yang utama. “Hal lain yang perlu diperhatikan untuk menjadi pertimbangan adalah kondisi Makro kesehatan anak kota Depok, serta kondisi sosial dan psikologis mereka,” papar Farida. Ia mengungkapkan, data per 10 Juni 2020  ada sekitar 13,5 persen anak terpapar Covid-19 dengan berbagai kriteria, baik Orang Tanpa Gejala ( OTG) Orang Dalam Pemantauan (ODP), Pasien Dalam Pengawasan (PDP) dan konfirmasi positif. “Keputusan untul kembali belajar dengan tatap muka diharapkan pada kondisi setelah tidak ada penularan,” ungkapnya. Lantaran, pertimbangan kerentanan pada kasus-kasus kesehatan anak yangg sedang dan terus ditangani pemerintah, seperti  gizi buruk dan stunting, kondisi cakupan ASI eksklusif yang belum sampai 100 persen,  anak-anak yang dalam proses pengobatan TB, serta adanya siswa perokok aktif. “Untuk kondisi sosial dan psikologis, kita perlu melihat jumlah siswa dari keluarga tidak mampu, anak-anak yang tinggal di rumah yang tidak sehat, atau anak yang terkena kasus KDRT, disharmoni dan juga anak berkebutuhan khusus,” katanya. Karena itu, proses PJJ masih relevan sangat efektif dalam konteks pemenuhan hak hidup dan tumbuh kembang anak. Selanjutnya bagaimana pemerintah perlu memperkuat sarana dan prasarana pendukung agar semua keluarga dan siswa dapat mengakses program pembelanjaran on line/daring dengan optimal. “Pada satu sisi pemerintah segera menyiapkan SOP sesuai protokol kesehatan pencegahan Covid-19 bagi terselenggaranya pembelajaran tatap muka. Kita pun mendorong peran orang tua untuk pengkondisian daya tahan tubuh anak dari rumah serta membantu terinternalisasinya PHBS. Dalam hal lain untuk kebutuhan surveilans di sekolah, maka aplikasi kampung covid19 segera di update untuk bisa memantau situasi lapangam di lokus sekolah,” pungkasnya. (rd/cky)   Jurnalis : Ricky Juliansyah Editor : Pebri Mulya