Senin, 22 Desember 2025

Nana Shobarna : Tidak Ada Toleransi Bagi Pelanggar Kode Etik

- Sabtu, 20 Juni 2020 | 09:36 WIB
VIRTUAL : Ketua dan jajaran Komisioner KPU Kota Depok dan narasumber saat orientasi tugas secara virtual kepada PPS dari 63 kelurahan di Kota Depok. FOTO : ISTIMEWA   RADARDEPOK.COM, DEPOK – KPU Kota Depok tidak mentolerir adanya pelanggaran kode etik di tubuh panitia ad hoc mereka. Bahkan, Ketua KPU Kota Depok langsung mewanti-wanti saat orientasi tugas secara virtual kepada Panitia Pemungutan Suara (PPS). “Setelah tahapan Pilkada dilanjutkan per 15 Juni, kami telah mengaktifkan lembaga ad hoc, seperti PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) dan melantik PPS, setelah itu kami melakukan orientasi tugas secara virtual Kamis (18/06),” kata Nana kepada Radar Depok. Jadi, sambung Nana, PPS datang ke kecamatan masing-masing guna mengikuti orientasi tugas secara virtual. Namun, tetap menaati protokol kesehatan, seperti mengenakan masker, duduk diberi jarak, dicek suhu tubuh dan lainnya. “Mereka mendengarkan pemaparan dari narasumber, di antaranya Ketua Bawaslu Kota Depok, ibu Luli Barlini, dann pemaparan komisioner-komisioner KPU Kota Depok,” sambungnya. Pihaknya pun menyampaikan PKPU Nomor 5 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas PKPU nomor 15 Tahun 2019 tentang tahapan, program dan jadwal pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020. Pada kesempatan tersebut, Nana menekankan agar PPS dapat bekerja dengan baik, mengedepankan integritas, independensi dan mengedepankan kode etik mereka sebagai penyelenggara. “Karena, bagaimana pun  mereka sudah menjadi bagian dari keluarga KPU. Maka, di mana pun dan kapan pun, mereka harus sadar diri bahwa sudah dipagari kode etik sebagai penyelenggara Pemilu, itu yang kita tekankan betul. Sekali mereka melakukan kesalahan, kami tidak akan mentolerir,” katanya. Kemudian, lanjut Nana, pihaknya juga menekankan agar PPS dapat bekerja secara kolektif kolegial, karena mereka bekerja secara tim. Walaupun tiap anggota ada divisinya masing-masing. Selanjutnya, PPS juga harus melakukan koordinasi kepada pemangku kepentingan di wilayahnya, seperti lurah, LPM dan lainnya, untuk menyampaikan terkait keberadaan mereka dan mengajak bekerjasama serta bersinergi agar Pilkada sukses. “Kami juga menekankan agar mereka dapat melakukan kreasi dan inovasi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Karena ini Pilkada di tengah pandemi, kami punya tantangan tersendiri guna meningkatkan partisipasi,” pungkas Nana. (rd/cky)   Jurnalis : Ricky Juliansyah Editor : Pebri Mulya

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Tags

Terkini

X