Ikravany Hilman.   RADARDEPOK.COM, DEPOK – Ketua Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) DPRD Kota Depok, Ikravany Hilman meminta agar Kejaksaan dan Komisi Pemberantas Korupsi (KPK), bisa turun tangan guna melakukan pengawasan dan penyelidikan terhadap penggunaan anggaran penanggulangan Covid-19 di Kota Depok. Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kota Depok mengungkapkan, saat pihaknya dan Fraksi Gerindra mengajukan Panitia Khusus (Pansus) Covid-19 untuk memaksimalkan pengawasan, dan akhirnya ditolak. Karena dianggap masih bisa memaksimalkan pengawasan dari Alat Kelengkapan Dewan (AKD) yang sudah ada. Ia pun mempertanyakan hasil dari rapat gabungan AKD DPRD Kota Depok yang digadang-gadangkan sebagai pengganti Pansus Covid-19 yang ditolak. “Harusnya tanggal 29 dan 30 Juni ada rapat gabungan, tapi di Bamus (Badan Musyawarah) Rabu (24/06) kemarin malah ada yang minta dibatalkan. Sudah lah tidak efektif rapat gabungan. Padahal, rapat gabungan itu sebagai alternatif dari Pansus. Kami sudah tahu ini tidak efektif, makanya meminta dibuat Pansus,” jelas Ikra, sapaannya. Ikra pun menilai pengawasan sendiri tidak serius. Dan pasca ditolaknya Pansus Covid-19, tidak ada mekanisme yang kuat untuk dapat mengawasi penanggulangan Covid-19 di Kota Depok yang anggarannya dipakai secara serampangan. “Saat ini kan belum ada laporan detailnya ke DPRD, semua gelondongan (belum terperinci),” ketus Ikra. Padahal, Ikra menambahkan, persetujuan dan penggunaan anggaran APBD sudah diatur dalam Undang-undang. Sehingga tidak boleh seenaknya untuk dipergunakan dan harus dicek serta dilaporkan, apakah sudah efektif dan tepat sasaran. “Kejaksaan dan KPK harus turun tangan untuk melakukan pengawasan dan penyelidikan,” pungkas Ikra. (rd/cky)   Jurnalis : Ricky Juliansyah Editor : Pebri Mulya