PENGAYAAN MATERI : Ketua KPU Kota Depok, Nana Shobarna saat ambil bagian dalam Penyuluhan Penyusunan Kronologi dan Jawaban Sengketa Pemilihan untuk Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se-Kota Depok pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2020, di Lorin Sentul Hotel-Bogor, selama dua hari dari 28-29 Juli. FOTO : ISTIMEWA   RADARDEPOK.COM, DEPOK - Selain tingkat partisipasi meningkat dan menghasilkan pemimpin yang legitimate, KPU Kota Depok menargetkan zero sengketa pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota yang dihelat 9 Desember 2020. Hal tersebut disampaikan Ketua KPU Kota Depok, Nana Shobarna usai menggelar kegiatan Penyuluhan Penyusunan Kronologi dan Jawaban Sengketa Pemilihan untuk Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se-Kota Depok pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok Tahun 2020 di Lorin Sentul Hotel-Bogor, selama dua hari dari 28-29 Juli. “Salah satu target yang ingin kami capai dalam perhelatan pilkada tahun ini adalah zero sengketa. Meski memang, selama tahapan Pilkada, tidak menutup kemungkinan hal tersebut bisa saja terjadi, baik terkait hasil pemilihan, tahapan, kode etik dan lain sebagainya.” tutur Nana saat dihubungi Radar Depok, Rabu (29/07). Guna mengantisipasi agar permasalahan tidak berujung pada konflik yang berkepanjangan, lanjut Nana, KPU Kota Depok dan jajaran selaku penyelenggara Pilkada harus siap dalam menghadapi berbagai potensi sengketa dan permasalahan yang akan muncul tersebut. “Sehingga, kami mengajak kepada seluruh jajaran kami dengan kegiatan ini untuk dapat mengantisipasi hal tersebut sejak dini,” lanjut Nana. Nana berharap PPK dan jajaran untuk selalu hati-hati, serius, teliti dan cermat dalam melaksanakan semua tahapan Pilkada dan  mewanti-wanti untuk tidak menyepelekan jika ada permasalahan apapun yang sedang dihadapi. “Kami juga berpesan kepada PPK/PPS dan Sekretariat untuk selalu menjalin hubungan dengan baik dengan semua stakeholder, koordinasi dan komunikasi harus terus dijalin dengan baik, dengan semua pihak tanpa terkecuali. Karena dengan koordinasi dan komunikasi yang baik inilah yang menjadi kunci penyelenggaraan yang baik,” tegasnya. Sementara itu, Pemateri dari Kejari Depok, yang diwakili Kasubsi Ekonomi, Keuangan dan Pengamanan Pembangunan Strategis pada Seksi Intelejen Kejari Depok, Alfa Dera mengingatkan dalam melaksanakan kegiatan tahapan agar PPK se-Kota Depok dalam betul-betul mempelajari regulasi berikut juga memiliki kemampuan untuk menyusun kronologi dan jawaban jika satu saat nanti ada permasalahan yang dihadapi. "Dalam penyusunan kronologi harus dilengkapi foto digital untuk memperkuat berita acara tersebut, selain itu juga dalam penyusunan berita acara sesuai dengan 5W+1H, kami berpesan kepada  PPK se-Kota Depok pada Pilkada Walikota dan Wakil Walikota, agar berhati- hati dalam mengambil keputusan dan harus  bersikap netralitas untuk mentaati hukum dan untuk menghindari hukuman," ucap Alfa Dera. (rd/cky)   Jurnalis : Ricky Juliansyah Editor : Pebri Mulya