PENGAWAS : Jajaran Komisioner Bawaslu Kota Depok. FOTO : ISTIMEWA   RADARDEPOK.COM, DEPOK – Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas hingga jajaran Pengawas Desa dan Kelurahan (PKD), Bawaslu Kota Depok berinovasi membuat program Ngaji Aturan Pilkada atau Ngatur Pilkada yang dilaksanakan secara daring dan tatap muka langsung. “Alhamdulillah, kami telah melaksanakan Grand Launching Ngatur Pilkada,” tutur Ketua Bawaslu Kota Depok, Luli Barlini kepada Radar Depok, Jumat (31/07). Bawaslu Ngatur Pilkada ini, sambung Luli, merupakan salah satu program unggulan Divisi Hukum yang menyajikan diskursus aturan main Pilkada serta sekelumit permasalahannya. “Jadi membahas mengenai aturan. Sebab, pada aturan kan harus jelas dan satu pemahaman, agar tidak terjadi multi tafsir,” tegas Luli. Program ini, Luli menambahkan, akan dikemas secara apil dalam suasana intelektual melalui kajian berseri yang dilakukan secara online maupun tatap muka langsung, serta menghadirkan pemantik dari narasumber yang ahli dalam bidangnya. “Program ini kedepannya akan dilaksanakan di Minggu pertama dan ketiga tiap bulannya, diikuti jajaran Pengawas Kecamatan dan Kelurahan se-Kota Depok dengan menggunakan aplikasi daring maupun langsung di Kantor Sekretariat Bawaslu,” ucap Luli. Sementara, Koordinator Divisi Hukum, Humas dan Data Informasi Bawaslu Kota Depok, Andriansyah menambahkan, pihaknya mengambil inisiatif untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas dari seluruh jajaran Panwascam, PKD dan staf sekretariat. “Pemahaman mengenai aturan, agar bisa diterima jajaran Bawaslu dengan pemahaman yang sama,” imbuh Andriansyah. Komisioner yang akrab disapa Andri ini mengungkapkan, Bawaslu Ngatur Pilkada ini merupakan inovasi baru dari Bawaslu Kota Depok.  Bahkan, saat Grand Launching, Komisioner Bawaslu Jabar, Lolly Suhenti meminta agar menyertakan kabupaten/kota lain untuk ikut, khususnya yang menggelar Pilkada serentak 2020. “Ngatur itu kan Ngaji Aturan,filosofinya mengaji, niatnya baik, walaupun khatam bisa mengulang, agar bisa mengingat kembali. Jangan sampai salah tafsir. Aturan ini kan harus dikaji benar-benar, jangan sampai nanti tidak paham atau ada multi tafsir. Harus jelas dan satu frekuensi,” pungkas Andri. (rd/cky)   Jurnalis : Ricky  Juliansyah Editor : Pebri Mulya