SOSIALISASI : Ketua KPU Kota Depok, Nana Shobarna, saat memberikan sambutan dalam agenda KPU Kota Depok dalam tahapan Pilkada 2020. FOTO : ISTIMEWA   RADARDEPOK.COM, DEPOK – Penyelenggaraan Pilkada serentak 2020 di tengah pandemi Covid-19, memang membutuhkan anggaran tambahan untuk menyesuaikan protokol kesehatan dari pemerintah. Namun demikian, KPU Kota Depok menegaskan, setelah optimalisasi anggaran dan bantuan dari APBN, penyelenggaran Pemilu pimpinan Nana Shobarna ini sudah tidak ada kendala terkait anggaran. Ketua KPU Kota Depok, Nana Shobarna mengatakan, anggaran KPU Kota Depok untuk penyelenggaraan Pilkada Kota Depok 2020 sudah ditandatangani sesuai Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) diangka Rp60.298.660.000. Dari nilai tersebut, pihaknya terpaksa melakukan optimalisasi, karena ada pandemi Covid-19. “Jadi ada anggaran yang direfocusing, karena di tengah perjalanan, terjadi pandemi Covid-19, jadi  ada penambahan TPS (Tempat Pemungutan Suara), pengadaan Alat Pelindung Diri (APD) dan lainnya,” kata Nana kepada Radar Depok. Dengan optimalisasi yang dilakukan jajarannya, Komisioner yang tidak pelit informasi dan ramah terhadap media ini menegaskan, KPU Kota Depok tidak ada persoalan terkait anggaran. “Sudah tidak ada permasalahan soal anggaran, insha Allah dengan anggaran yang akan, akan kami maksimalkan untuk penyelenggaraan Pilkada Depok 2020,” tutur Nana. Ia mengungkapkan, dua bulan lalu, pihaknya pun mendapatkan tambahan anggaran melalui APBN sebesar Rp4,5 miliar, yang merupakan supporting dari APBN untuk pengadaan APD, karena sudah menjadi kesepakatan bersama saat rapat antara KPU RI, Bawaslu RI, DKPP, Menteri Dalam Negeri dan Komisi II DPR RI. “Saat itu mengajukan sekian triliun untuk pelaksanaan  tambahan bagi daerah yang melaksanakan Pilkada serentak 2020. Kota Depok termasuk yang dapat, dari anggaran pengajuan KPU RI tersebu. Sebenarnya kami juga sudah membuat usulan anggaran untuk penyelenggaraan Pilkada di masa Covid-19,” ungkapnya. Kemudian, saat anggaran tersebut turun, lanjut Nana, pihaknya langsung gunakan untuk pembelian APD bagi 4.013 Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) pada tahapan Pencocokan dan Penelitian (Coklit) di Pilkada Depok 2020. “Anggarannya pun masih ada sisa,” lanjutnya. Bahkan, Nana menambahkan, tambahan anggaran dari APBN tersebut baru tahap awal. Sebab, nanti menjelang hari H, akan ada lagi supporting anggaran yang diberikan APBN. “Supporting anggaran dari APBN ini tentu sangat membantu dan membuat pelaksanaan Pilkada semakin yakin digelar 9 Desember. Karena, pelaksanaan Pilkada di tengah Covid-19 harus mengutamakan keamanan, kesehatan dan keselamatan,” ucap Nana. Dari hasil optimalisasi anggaran sendiri, kata Nana, pihaknya bisa memberikan tambahan honorarium bagi panitia Adhoc, mulai dari PPK, PPS dan sekretariatnya di angka maksimal sesuai dengan surat dari Kementerian Keuangan. “Contoh untuk ketua PPK, sebelumnya Rp2,2 juta,  sekarang sudah kami tingkatkan maksimal menjadi Rp2,5 juta,” pungkas Nana. (rd/cky)   Jurnalis : Ricky Juliansyah Editor : Pebri Mulya